Anggota Tim Ahli Jawab Tudingan Dinasti Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud mendapat sorotan tajam dari masyarakat luas, salah satunya isu dinasti politik. Bahkan demonstran yang mengepung DPRD, Selasa (21/4/2026), mengadukan hal ini. Mereka menuntut audit semua kegiatan Pemprov hingga menghentikan dugaan politik dinasti.

Salah satu latar belakang munculnya isu ini adalah terkait hubungan antara Rudy dengan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud. Rudy merupakan adik dari Hasanuddin.

Merespons hal ini, anggota tim ahli Rudy, Sudarno menilai isu politik dinasti merupakan perspektif atau sudut pandang dalam memahaminya. Menurutnya, praktik dinasti politik bukan hal baru dan tidak hanya terjadi di satu daerah saja.

"Dinasti ini kan menjadi perspektif yang kemudian masing-masing orang punya persepsi beda. Di Republik ini, tokoh nasional kita yang tidak dinasti siapa? Di Kalimantan Timur enggak usah jauh-jauh, dicek aja di kabupaten kota. Yang tidak dinasti siapa?" kata Sudarno saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (22/4/2026).

Kemudian secara konstitusi, lanjut Sudarno, tidak ada aturan spesifik yang membatasi hal ini.

"Kalau berdasarkan persepsi masing-masing, maka tidak ketemu. Ya, pegangan kita kan konstitusi. Mana di konstitusi kita, mau dari Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Perda, yang kemudian melarang yang namanya dinasti. Yang dilarang itu kan korupsi, kolusi, nepotisme. Di Republik ini tidak dinasti siapa Bang, dengan persepsi masing-masing," lanjutnya.

Selain isu dinasti politik, keberadaan tim ahli Gubernur Kaltim juga menjadi sorotan. Mengingat anggaran yang dikucurkan untuk desk ini miliaran rupiah.

Sudarno menjelaskan bahwa tugas tim ahli adalah memberikan saran atau nasihat kepada gubernur.

"Kedua tugas tim Ahli Gubernur itu mengurai masalah di SKPD. Yang Pak Gubernur tidak berkesempatan untuk masuk, kami yang kemudian mengurai bottle neck," ucapnya.

Tim ahli Gubernur diisi 43 orang. Terdiri dari 35 anggota yang bertugas harian dan delapan penasihat.

"Kami yang mengurai yang namanya ego sektoral masing-masing SKPD. Kami yang kemudian mengurai bagaimana ini adanya percepatan pembangunan, di mana ini salurannya yang buntu," pungkasnya.