Cerita Warga Depok Urus Administrasi Kependudukan di Momen WFH

Liputan6.com, Jakarta - Kebijakan work from home (WFH) mulai berlaku hari ini, Jumat (10/4/2026). Di Depok, terlihat sejak pagi mal pelayanan publik yang berada di gedung Dibaleka II, kompleks Balai Kota Depok didatangi warga yang ingin mengurus administrasi kependudukan.

Sejumlah petugas tampak mendampingi warga yang hadir meminta pelayanan. Petugas yang berjaga, satu persatu memberikan arahan sesuai kebutuhan pelayanan masyarakat.

Beragam keperluan warga dilayani Pemkot Depok di mal pelayanan publik. Hal itu dirasakan warga Depok, Rahmawati saat mengurus administrasi kependudukan.

“Saya datang ke sini untuk meminta pelayanan administrasi kependudukan,” ujar Rahmawati, Jumat (10/4/2026).

Rahmawati yang datang ditemani anaknya sempat ragu dikarenakan adanya kebijakan WFH. Namun setelah melihat pengumuman pelayanan tetap diadakan, akhirnya memutuskan untuk tetap mendatangi mal pelayanan publik.

“Iya awalnya ragu, tapi setelah lihat informasi ternyata tetap dilayani meskipun WFH," ucap Rahmawati.

Rahmawati menilai, meskipun Pemkot Depok memberlakukan WFH, namun pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Menurutnya, kebijakan WFH namun tidak menghentikan pelayanan, sangat membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

“Bagus sih, karena WFH tidak menghambat pelayanan kepada kami,” terang Rahmawati.

Sebelumnya, Wali Kota Depok Supian Suri mendukung kebijakan WFH yang dilakukan pada setiap Jumat untuk efisiensi dan penghematan energi. Supian memastikan layanan untuk seluruh warga tetap optimal.

“Para camat, para lurah tidak dapat ruang buat WFH. Jadi hari Jumat tidak diizinkan WFH, khususnya kepala perangkat daerah dan jajaran, eselon tiga tetap harus hadir,” ujar Supian.

Supian menilai, keputusan Pemerintah Pusat wajib dilaksanakan Pemerintah Kota Depok. Pemerintah Kota Depok akan terus berusaha memberikan pelayanan kepada masyarakat, meskipun terdapat kebijakan WFH.

“Karena sejatinya buat kita di Pemerintah Daerah, kan menjalankan juga program Pemerintah Pusat, serta program janji kampanye kita ke masyarakat, program yang dicanangkan presiden salah satunya efisiensi,” pungkas Supian.