Bisnis Ilegal Penjualan Gas Lintas Provinsi Terbongkar

Liputan6.com, Jakarta - Aksi Misadi (43) dan Edi Prayugo (23) kelewat batas. Dia nekat menjual 7 ribu tabung gas LPG ukuran 3 kg secara ilegal ke Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dalam kurun waktu tiga bulan. Perbuatan keduanya terhenti setelah pengiriman 350 tabung dari Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung digagalkan polisi.  

Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Firdaus mengatakan, kasus itu terungkap saat petugas menggelar operasi di Jalan Lintas Timur KM 192, tepatnya di depan Mapolres Mesuji.

Saat razia berlangsung, petugas menghentikan sebuah mobil pikap yang dicurigai mengangkut LPG subsidi dalam jumlah besar. Kecurigaan itu terbukti setelah polisi menemukan ratusan tabung LPG 3 kilogram di dalam kendaraan.

"Hasil pemeriksaan menunjukkan LPG subsidi tersebut dibeli dari salah satu pangkalan di wilayah Tulang Bawang dan akan dibawa ke Desa Labuhan Jaya, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan," kata Firdaus, Minggu (31/5/2026).

Dari hasil pemeriksaan, Misadi mengaku membeli LPG subsidi dari sebuah pangkalan di Pasar Unit 2, Kabupaten Tulang Bawang, dengan harga Rp 18 ribu per tabung.

Gas bersubsidi itu kemudian dijual kembali kepada masyarakat di wilayah Sumatera Selatan dengan harga Rp 22 ribu per tabung.

Polisi mengungkap praktik tersebut telah berlangsung sejak Maret 2026. Dalam kurun waktu sekitar tiga bulan, para pelaku disebut melakukan pengangkutan LPG subsidi sebanyak 20 kali dengan kapasitas antara 200 hingga 300 tabung dalam setiap pengiriman.

"Dari pengakuan tersangka, total LPG subsidi yang telah dijual mencapai sekitar 7.000 tabung sejak Maret hingga Mei 2026," bebernya.

Selain tidak memiliki izin distribusi dan surat jalan pengangkutan, LPG subsidi tersebut diduga diperjualbelikan di luar jalur distribusi resmi yang telah ditetapkan pemerintah.

Dalam perkara itu, polisi menyita dua unit mobil pikap, 350 tabung LPG 3 kilogram, serta sejumlah telepon genggam yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas distribusi ilegal tersebut.

Kedua tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.