Bupati Sitaro Jadi Tersangka, Begini Modus Korupsi Dana Bantuan Korban Erupsi Gunung

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut telah memeriksa 1.350 korban erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulut, terkait kasus korupsi dana bantuan. Dalam perkara ini, Kejati juga telah menetapkan Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit (CIK) sebagai tersangka. 

"Kejaksaan Tinggi melakukan penyidikan berdasarkan alat bukti yang cukup. Kami memiliki dokumentasi lengkap mengenai penderitaan para korban. Sebagai bupati, beliau bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan keuangan dan fisik dana tersebut, termasuk adanya pengkondisian dalam pembagian barang-barang bantuan," ungkap Asisten Intelejen Kejati Sulut Eri Yudianto, Rabu (13/5/2026).

Dalam proses penanganan, Kejati menemukan indikasi kuat dana bantuan untuk korban erupsi gunung Ruang mengendap selama kurang lebih satu tahun. Hal ini dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka CIK.

"Jika kita lihat rentetan penanganan perkara penyaluran dana bencana ini, dana seharusnya sudah didistribusikan pada akhir tahun 2024, namun kenyataannya dana tersebut baru terdistribusi pada bulan Desember 2025," papar Eri.

Eri membantah penetapan bupati sebagai tersanga sebagai sebuah upaya politis. "Seluruh tim bekerja secara profesional dan tetap menjaga integritas dalam melaksanakan tugas," ujarnya menegaskan.

Diberitakan sebelumnya, CIK ditahan Kejati Sulut setelah menjalani pemeriksaan sekitar 10 jam. Bupati Sitaro tersebut keluar dari ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi berwarna merah muda. Dia tampak dikawal penyidik Kejati menuju mobil tahanan.

"Dalam rangka kepentingan penyidikan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka dalam hal ini CIK sebagai Bupati Kepulauan Sitaro diduga telah melakukan korupsi pada penyaluran bantuan dana siap pakai perbaikan kembali rumah rusak pada bencana Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro Tahun Anggaran 2024," ungkap Asisten Pidana Khusus Kejati Sulut Zein Yusri Munggaran, Rabu (6/5/2026) malam.

CIK dijerat pasal 2 ayat (1), dan pasal 3, UU Tindak Pidana Korupsi. Selain itu pasal 603 dan 604 UU KUHP yang baru atau UU Nomor 1 Tahun 2023. Ancaman hukuman diatur dalam pasal 2, minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Sedangkan di pasal 3, minimal satu tahun dan maksimal 20 tahun penjara.

"Berdasarkan penghitungan sementara, perkiraan kerugian negara dalam kasus ini mencapai kurang lebih Rp22 miliar,” pungkasnya.