Cara Kerja Pengoplos LPG di Banyuwangi, Satu Tabung Bisa Untung Rp 92.000

Liputan6.com, Jakarta - Misteri kelangkaan gas LPG 3 kilogram di Kabupaten Banyuwangi yang sempat dikeluhkan masyarakat dalam beberapa pekan terakhir, akhirnya terjawab. Polisi membongkar praktik culas penyalahgunaan energi bersubsidi di dua lokasi berbeda, yakni Kecamatan Bangorejo dan Muncar.

Para pelaku 'menyuntik' isi tabung gas melon ke tabung non-subsidi berukuran 12 kg dan 50 kg demi meraup keuntungan berlipat ganda. ​Untuk mengelabui konsumen dan aparat, para pengoplos juga memasang segel dan barcode palsu yang dibeli secara daring agar tabung oplosan tersebut tampak seperti produk resmi Pertamina.

Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rofiq Ripto Himawan mengungkapkan, pengungkapan pertama dilakukan di Dusun Ringinmulyo, Desa Ringintelu, Kecamatan Bangorejo. Di lokasi ini, polisi mengamankan tiga tersangka: Suhariyono (56), Supardi (47) dan Guntoro (71).

​"Modusnya, pelaku membeli gas subsidi secara retail dari berbagai pangkalan dengan harga Rp 22.000. Isinya kemudian dipindahkan ke tabung nonsubsidi menggunakan alat injeksi," ujar Rofiq, Sabtu (18/4/2026).

​Secara matematis, para mafia ini merampok hak masyarakat miskin secara sistematis. Untuk mengisi satu tabung 12 kg, mereka hanya membutuhkan modal sekitar Rp 88.000 (dari empat tabung gas melon), namun menjualnya kembali dengan harga industri mencapai Rp 180.000.

Pengembangan kasus berlanjut ke wilayah Kecamatan Muncar. Polisi menangkap Ramadan Harun Al Rasyid (43), warga Desa Kedungrejo, yang diketahui merupakan pemilik pangkalan resmi. Bukannya menyalurkan subsidi kepada yang berhak, tersangka justru menyalahgunakan kuota gas yang ia terima untuk dioplos.

​Dari dua lokasi tersebut, polisi menyita barang bukti yang cukup masif, di antaranya 184 tabung LPG 3 kg, 36 tabung LPG 12 kg, 4 tabung LPG 50 kg  dan alat injeksi selang regulator, segel palsu serta kendaraan pengangkut. 

Rofiq menegaskan bahwa praktik ilegal inilah yang menjadi biang kerok sulitnya warga mendapatkan gas melon. Ia berharap proses hukum ini menjadi peringatan keras bagi para spekulan lainnya.

​"Tindakan para pelaku secara langsung berdampak pada kelangkaan di lapangan. Mereka mengambil hak masyarakat kecil untuk keuntungan pribadi," tegas Kapolresta.

​Para tersangka kini dijerat dengan Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diubah ke dalam Pasal 40 angka 9 UU No. 6 Tahun 2023. Ancaman hukumannya tidak main-main: pidana penjara maksimal 6 tahun  dan denda hingga Rp 60 miliar.