Dedi Mulyadi Ungkap Biang Kerok Sengkarut SPMB

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan biang kerok keluhan ratusan ribu wali murid terkait sistem penerimaan murid baru (SPMB) 2026. Menurutnya, masalah ini muncul karena kelalaian dinas teknis dalam pengembangan aplikasi.

Hal tersebut ditegaskan Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM saat memantau proses pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan SPMB Maung dan pemetaan calon murid baru (PCMB) di kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat, Jalan Radjiman, Kota Bandung, Selasa (9/6/2026).

"Ketentuan gubernur seharusnya aplikasi tidak dibuat oleh dinas teknis. Aplikasi itu harus dibuat oleh Diskominfo atau terintegrasi oleh Diskominfo," kata Dedi di depan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Purwanto. Dikutip dari Antara.

Dedi menilai, kekacauan yang dikeluhkan para orang tua siswa bukan bersumber dari regulasi penerimaan, melainkan akibat kecerobohan pengembang yang membangun aplikasi dari nol alih-alih menyempurnakan sistem yang sudah ada sebelumnya.

"Kalau menurut saya sih enggak ribet. Ini kan kalau sudah dari 340.000 ada beberapa problem yang disebabkan oleh teknis aplikasi, saya lihat. Seharusnya fitur yang sudah ada itu tinggal disempurnakan. Tetapi kalau saya melihat tadi bahwa dia membuat aplikasinya dari nol," ucap Dedi.

Guna menyudahi polemik digital ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar evaluasi teknologi secara menyeluruh.

Dedi menginstruksikan pemanggilan pihak ketiga atau tim pengembang aplikasi guna dimintai pertanggungjawaban di tempat.

"Makanya hari ini saya ingin panggil yang menggunakan aplikasinya, yang membuatnya. Makanya saya mau panggil sekarang, ini teknis banget, nggak ada yang berat," tutur Dedi menegaskan sikapnya.

Selain masalah aplikasi, Dedi juga menyoroti manajemen pelaksanaan PCMB yang berjalan di luar skenario instruksinya, di mana proses pemetaan justru digelar berbarengan setelah proses SPMB Sekolah Maung.

"Saya awalnya minta PCMB ini digelar sebelum SPMB atau pada Maret 2026, tapi kenapa tidak dilakukan," ucapnya dengan nada tinggi mempertanyakan kinerja jajaran Disdik Jabar.

Untuk mengurai kepadatan massa yang membeludak, Pemprov Jabar memerintahkan agar posko pengaduan segera didesentralisasi ke satuan pendidikan masing-masing, sehingga masyarakat tidak perlu mendatangi Kantor Disdik Jabar di Bandung.

"Ini bisa selesai di sekolah masing-masing, kalau semua ke sini siapa yang mau menjawab," pungkasnya.