Demo di Gejayan, Aliansi Rakyat Memanggil Suarakan Delapan Tuntutan

Liputan6.com, Jakarta - Massa dari elemen mahasiswa dan masyarakat dari Aliansi Rakyat Memanggil menggelar demonstrasi di kawasan pertigaan Gejayan atau Jalan Affandi, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, Sabtu (13/62026).

Meski sempat diguyur hujan namun tak menyurutkan peserta aksi untuk menyuarakan protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tak berpihak pada rakyat.

Massa aksi ini membawa berbagai poster maupun spanduk berisikan aneka kritikan. Seperti 'Stop MBG', 'Rupiah dan BBM Turun', hingga 'Stop Pemborosan APBN'.

Inisiator Forum Cik di Tiro yang merupakan salah satu elemen yang tergabung dalam aksi di Gejayan ini, Masduki menyebut aksi ini menjadi salah satu bentuk respon kekecewaan masyarakat atas kebijakan pemerintahan Prabowo yang dinilai gagal.

Guru Besar Bidang Komunikasi dari UII ini menyebut ada tiga fokus isu yang disampaikan. Isu ini adalah soal pelemahan ekonomi Indonesia, evaluasi kinerja pemerintahan terhadap program strategis seperti MBG dan Kopdes Merah Putih, dan kemunduran demokrasi di Indonesia.

"Program MBG dan Koperasi Merah Putih ini bermasalah. Kasus dugaan korupsi di MBG kemarin membuktikan adanya permasalahan serius diprogram pemerintah," ucap Masduki.

"Kondisi demokrasi Indonesia juga mengalami kemunduran. Selain itu adanya peningkatan peran militer di dalam jabatan sipil. Ini kemunduran," sambung Masduki.

Dalam aksinya ini massa menuntutkan sejumlah hal. Di antaranya Pertama, menghentikan program makan bergizi gratis (MBG) karena dinilai rawan korupsi dan minim pengawasan publik.

Kedua, tolak Koperasi Desa Merah Putih yang menyimpang dari prinsip ekonomi rakyat dan berpotensi menjadi instrumen kontrol politik.

Ketiga, mendesak pencabutan revisi Undang-Undang TNI, Undang-Undang Polri, Undang-Undang Kejaksaan, dan Undang-Undang Peradilan Militer. Lindungi kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Selidiki dan adili seluruh pelaku pelanggaran HAM dari unsur TNI maupun Polri.

Keempat, wujudkan pendidikan gratis yang berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia.

Kelima, wujudkan layanan dan fasilitas kesehatan gratis yang dapat diakses seluruh rakyat tanpa diskriminasi.

Keenam, pulihkan dan tingkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat.Ketujuh, lindungi hak-hak pekerja. Hentikan eksploitasi pembantu rumah tangga (PRT), guru, buruh tani, buruh tambang, dan buruh manufaktur.

Kedelapan, turunkan harga bahan pokok, bahan bakar minyak (BBM), dan tarif utilitas publik. Rakyat bukan penanggung beban akibat korupsi dan salah urus negara.