Dua Terdakwa Korupsi Wastafel Covid-19 Divonis Bebas

Liputan6.com, Jakarta - Wiki Noviandi dan Iqbal, dua terdakwa korupsi pengadaan wastafel atau tempat cuci tangan pada masa pandemi Covid-19 divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh. Keduanya dinilai tidak terbukti bersalah.

Vonis tersebut dibacakan majelis hakim diketuai M Jamil. Keduanya selaku rekanan pengadaan wastafel untuk SMA dan SMK yang dikelola Dinas Pendidikan Aceh tahun anggaran 2020. Kedua terdakwa hadir didampingi penasihat hukumnya.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan kedua terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan jaksa penuntut umum.

"Unsur melawan hukum yang didakwakan kepada kedua terdakwa tidak terpenuhi. Oleh karenanya, membebaskan kedua terdakwa dari semua dakwaan jaksa penuntut umum," kata Jamil dalam sidang, Senin (22/6/2026). Dikutip dari Antara.

Dalam putusannya, majelis hakim memerintahkan kedua terdakwa dibebaskan dari tahanan kota dan memulihkan hak-hak, kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat.

Atas putusan tersebut JPU Sutrisna dari Kejaksaan Negeri Banda Aceh menyatakan kasasi.

Sementara itu, Junaidi, advokat terdakwa Wiki Noviandi, menyatakan pihaknya menghormati putusan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

"Kami menghormati pertimbangan majelis hakim yang memutuskan klien kami bebas dari semua dakwaan. Putusan majelis hakim dalam pandangan kami sangat mendasar dan imparsial," kata Junaidi.

Vonis majelis hakim tersebut tidak sesuai dengan tuntutan JPU. Pada persidangan sebelumnya, JPU Maimunah menuntut terdakwa Wiki Noviandi dan Iqbal masing-masing tiga tahun penjara.

Selain pidana penjara, JPU juga menuntut kedua terdakwa membayar denda Rp 50 juta. Apabila terdakwa tidak membayar denda, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang.

Dalam hal para terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti kerugian negara, maka dijatuhkan hukuman penjara pengganti denda masing-masing selama 50 hari.

JPU juga menuntut kedua terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara Rp 411 juta. Uang pengganti tersebut diperhitungkan dengan uang yang diserahkan kedua terdakwa dan para pihak yang didakwa dalam perkara yang sama dengan berkas terpisah senilai Rp 6 miliar lebih.

JPU menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 20 huruf a, c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sebelumnya, JPU mendakwa kedua terdakwa melakukan tindak pidana korupsi pekerjaan 20 paket pengadaan langsung tempat cuci tangan dan sanitasi SMA dan SMK di Dinas Pendidikan Aceh pada rentang waktu Juli 2020 hingga Desember 2020

Namun pengadaan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SMA dan SMK yang berlokasi di Kabupaten Aceh Timur tersebut tidak mengikuti proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan.

Dalam pelaksanaannya, kedua terdakwa melaksanakan pekerjaan pengadaan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SMA dan SMK yang anggarannya bersumber dari dana Refocusing Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh.