Hasto Kritik Pengadaan Besar-besaran Motor Listrik BGN, Utamakan Skala Prioritas

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, menyoroti kebijakan pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan mobil pikap untuk Koperasi Desa Merah Putih. Dia menilai kebijakan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan prioritas masyarakat.

Menurutnya, penting menerapkan skala prioritas dalam setiap kebijakan pemerintah, dengan mengedepankan urgensi dan dampak langsung bagi masyarakat.

“Segala sesuatu harus pada skala prioritas. Ada sense of urgency dan sense of priority. Intinya adalah mengedepankan kemampuan rakyat berproduksi,” kata Hasto di Yogyakarta, Kamis (9/4/2026).

Hasto menegaskan bahwa sebagai lembaga yang berfokus pada pemenuhan gizi, BGN seharusnya mampu merangkul potensi masyarakat tanpa harus melakukan pengadaan kendaraan baru.

“Ya sesuai dengan namanya Badan Gizi Nasional, harusnya merangkul seluruh elemen kekuatan masyarakat, sehingga tidak perlu melakukan pembelian motor,” beber Hasto.

Dia mencontohkan model integrasi berbasis masyarakat seperti yang dilakukan oleh Gojek, yang memanfaatkan kendaraan milik rakyat dan menghubungkannya melalui platform digital.

“Kita harus belajar misalnya dari Gojek, dia punya kekuatan mengintegrasikan alat yang dimiliki rakyat berupa motor dengan platform digital. Harusnya cara-cara seperti itu,” beber Hasto.

Menurutnya, kebijakan pengadaan tersebut perlu dievaluasi agar benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional.

“Evaluasi perlu dilakukan, apakah MBG ini betul berguna bagi kepentingan rakyat dan diprioritaskan di daerah tertinggal, sehingga anak-anak kita tercukupi gizinya dan kecerdasannya meningkat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hasto menegaskan posisi PDI Perjuangan sebagai penyeimbang dalam sistem politik nasional, sekaligus tetap menghormati kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Posisi PDI Perjuangan sebagai penyeimbang. Kita tetap mendudukkan diri dalam sistem politik, bahwa Presiden Prabowo adalah Presiden Republik Indonesia dan kepala pemerintahan,” jelasnya.

Ia juga menyinggung kebijakan pengadaan mobil pikap untuk Koperasi Desa Merah Putih dan motor listrik oleh BGN yang dinilai belum selaras dengan visi pembangunan industri nasional.

“Kita lihat pengadaan mobil pikap untuk koperasi desa, termasuk motor oleh BGN, ini tidak sejalan dengan tekad visi misi Presiden yang ingin membangun kemandirian industri,” ungkapnya.

Hasto menyoroti adanya potensi impor besar-besaran dalam pengadaan tersebut, yang dinilai justru bertentangan dengan upaya mendorong pertumbuhan industri manufaktur dan otomotif dalam negeri.

“Presiden punya policy agar industri manufaktur dan otomotif kita tumbuh, tapi kemudian ada keputusan korporasi melakukan impor besar-besaran. Artinya pemerintah belum memahami visi Presiden itu,” imbuhnya.

Menurut Hasto, pemerintah seharusnya lebih fokus memfasilitasi penguatan ekonomi rakyat di daerah, sehingga mampu menciptakan daya dorong pembangunan yang berkelanjutan.

“Peluang daerah untuk membangun daya dorong ekonomi rakyat inilah yang seharusnya difasilitasi pemerintah,” pungkasnya.