Kontroversi Koperasi Merah Putih Ende NTT Dibangun di Lahan SD

Liputan6.com, Jakarta - Video penggusuran lahan Sekolah Dasar Wolomoni, Desa Niowula, Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) viral di media sosial. Warga dengan tegas menolak rencana pembangunan koperasi di dalam lingkungan SD. penolakan itu ditunjukkan dengan mengadang alat berat.

Sejumlah video yang beredar di media sosial memperlihatkan ketegangan sempat terjadi. Alat berat sempat beroperasi dan merusak sebagian pagar serta pohon milik warga di sekitar lokasi.

Salah seorang warga, Heron, menyayangkan tindakan yang dilakukan secara sepihak oleh kepala desa setempat. Menurutnya, dalam pertemuan warga sebelumnya, seluruh pihak sepakat menolak pembangunan di lokasi tersebut. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende.

“Kami menolak pembangunan di lokasi sekolah. Ini lahan milik pemerintah yang diperuntukkan bagi pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan juga belum memberikan izin, justru kepala desa malah memanggil alat berat untuk mulai menggali demi membangun Kopdes Merah Putih,” kata Heron, Selasa (9/6/2026).

Heron mengatakan lahan tersebut telah diserahkan oleh tokoh adat pada tahun 1968, khusus untuk keperluan pendidikan. Warga menegaskan lahan it tidak dapat dialihfungsikan untuk bangunan usaha.

Menurutnya, pembangunan koperasi juga dinilai berpotensi melanggar aturan, termasuk jarak aman minimal 200 meter dari area pendidikan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan demi kenyamanan belajar siswa.

Hingga kini, warga bersama tokoh adat dan orang tua murid masih menjaga area sekolah agar tidak terjadi kerusakan lebih lanjut. Mereka meminta pemerintah daerah segera mencari lokasi lain yang lebih layak untuk pembangunan koperasi tanpa mengorbankan fasilitas pendidikan anak-anak.

Terpisah, anggota DPR dari PDIP Andreas Hugo Pareira mempertanyakan urgensi proyek tersebut hingga harus mengorbankan fasilitas pendidikan yang menjadi hak generasi muda.

"Apakah pendidikan itu kurang penting sehingga bangunan sekolah yang menjadi tempat mendidik generasi muda bangsa harus dirobohkan? Apakah Koperasi Desa Merah Putih lebih penting daripada sekolah?" ujar Andreas melalui pesan singkat.

Andreas menegaskan, meskipun KDMP merupakan bagian dari program pemerintah, pelaksanaannya tidak boleh saling berbenturan, apalagi sampai merugikan sektor pendidikan.

Dia mendesak pengelola program untuk segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik.

Menurut Andreas, tindakan sepihak ini telah memicu kecaman luas dan menjadi contoh nyata dari tata kelola pembangunan yang serampangan.

"Tindakan ini menjadi preseden buruk dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah," tutupnya.