KPK Bongkar Dugaan Lemahnya Pengawasan Inspektorat di Kasus Korupsi Eks Bupati Lampung Tegah

Liputan6.com, Jakarta - Sidang lanjutan kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, kembali membuka fakta baru. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya pengawasan inspektorat hingga muncul dugaan praktik fee proyek di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan agenda pemeriksaan saksi, Rabu (6/5/2026).

Empat saksi dihadirkan jaksa, di antaranya Inspektur Lampung Tengah Tri Hendriyanto dan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Elvita Maylani. Dalam persidangan, JPU KPK mengungkap fakta awal yang cukup mencengangkan.

Pengawasan inspektorat disebut tidak dilakukan secara maksimal, bahkan dugaan pengaturan proyek hanya ditindaklanjuti sebatas tanya-tanya tanpa investigasi resmi.

“Dia (Tri Hendriyanto) mengaku pernah mendengar isu pengaturan proyek, tapi tidak ada investigasi. Hanya menanyakan ke ASN, tanpa pendalaman dokumen atau pemeriksaan kontraktor,” ujar jaksa Richard Marpaung di persidangan, Rabu (6/5).

Keterangan itu memperkuat dugaan adanya celah pengawasan dalam proyek-proyek infrastruktur di Lampung Tengah, khususnya di lingkungan BMBK.

Tak hanya itu, saksi juga mengungkap bahwa Ardito Wijaya pernah meminta dilakukan monitoring terhadap pembangunan empat ruas jalan. Namun, upaya tersebut tidak diikuti dengan pengumpulan bukti kuat.

Saksi mengaku hanya mengonfirmasi informasi ke organisasi perangkat daerah (OPD), meski sudah beredar isu di masyarakat, media hingga kalangan ASN terkait adanya fee proyek.

Jaksa juga mendalami kedekatan antara terdakwa dengan sejumlah pihak, termasuk Riki Hendra Saputra yang disebut memiliki hubungan lama dengan Ardito sejak muda dan berasal dari partai yang sama.

Namun, saat ditanya alasan tidak dilakukan investigasi mendalam, saksi mengaku belum melakukannya dan masih sebatas klarifikasi informal.

“Belum ada investigasi resmi, masih tanya-tanya saja di dinas,” ungkap saksi Tri Hendriyanto di hadapan majelis hakim.

Dalam dakwaan, jaksa menyebut perkara ini tidak berdiri sendiri. Selain Ardito Wijaya, kasus ini juga menyeret sejumlah nama lain seperti M. Anton Wibowo, anggota DPRD Lampung Tengah Riki Hendra Saputra, Ranu Hari Prasetyo, serta pihak swasta bernama Lukman yang diduga sebagai pemberi suap.

Sidang tersebut dihentikan semenatara (pending) oleh Ketua Majelis Hakim, Enan Sugiarto karena memasuki waktu istirahat, salat dan makan (isoma).

Sidang akan kembali dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi berikutnya untuk mengungkap lebih jauh alur dugaan korupsi proyek infrastruktur tersebut.