Legislator DKI Dorong Reformasi Menyeluruh Sistem Pengelolaan Sampah Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan menghentikan pengiriman sampah ke TPST Bantar Gebang pada tahun 2030. Demi tercapainya hal itu, dibutuhkan reformasi menyeluruh dalam sistem pengelolaan sampah.

Merespons hal itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, menegaskan, kondisi TPST Bantar Gebang saat ini sudah berada pada titik kritis dan tidak lagi bisa dijadikan tumpuan utama pengelolaan sampah Jakarta.

“Bantar Gebang tidak lagi bisa menjadi solusi jangka panjang. Ketergantungan pada satu titik pembuangan justru memperbesar risiko, baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun pembiayaan,” kata Judistira saat Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan AMPG DKI Jakarta di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Dia mewanti, insiden longsor yang sempat terjadi di kawasan tersebut harus dijadikan peringatan serius bagi pemerintah untuk segera melakukan perubahan sistem.

“Kita tidak boleh menunggu krisis yang lebih besar. Peristiwa itu adalah alarm keras bahwa sistem yang kita gunakan hari ini sudah tidak aman dan tidak berkelanjutan,” tegas Judistira.

Judistira mencatat, target 2030 bukan sekadar persoalan menghentikan pengiriman sampah, tetapi merupakan momentum untuk melakukan transformasi total tata kelola sampah Jakarta.

“Kalau target ini mau tercapai, maka tidak bisa setengah-setengah. Harus ada reformasi dari hulu sampai hilir, mulai dari pemilahan di rumah tangga, penguatan infrastruktur di tingkat kampung, sampai pemanfaatan teknologi di tingkat kota,” jelasnya.

Judistira menyoroti, lemahnya sistem pengelolaan sampah di tingkat masyarakat yang selama ini hanya mengandalkan imbauan tanpa dukungan fasilitas yang memadai.

“Kita sering bicara soal kesadaran masyarakat, tapi lupa bahwa fasilitasnya belum siap. Tidak cukup hanya menyuruh warga tertib, harus disiapkan sistemnya, tempatnya, dan juga insentifnya,” tutur Judistira.

Lebih lanjut, Judistira menegaskan, kesiapan teknologi seperti Refuse Derived Fuel (RDF) dan Intermediate Treatment Facility (ITF) harus diiringi dengan kesiapan sosial masyarakat.

“Persoalannya bukan hanya teknologi. Kita sering menghadapi penolakan di masyarakat. Ini harus dijawab dengan komunikasi publik yang baik dan transparan,” harap dia.

Selanjutnya dari sisi kebijakan, ia menekankan pentingnya komitmen anggaran dan keberlanjutan program lintas kepemimpinan.

“Kami di DPRD akan mendorong adanya alokasi anggaran khusus dalam APBD, baik di perubahan 2026 maupun 2027. Tapi yang lebih penting adalah konsistensi kebijakan. Jangan sampai program berubah setiap ganti kepemimpinan,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Judistira kembali menegaskan, keberhasilan target 2030 sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak.

“Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah. DPRD, dunia usaha, pemuda, dan masyarakat harus bergerak bersama. Kalau tidak, target 2030 hanya akan menjadi wacana,” dia memungkasi.