ODGJ hingga Pengemis Bakal Gencar Dirazia di Batam, Langsung Dipulangkan ke Daerah Asal

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Sosial (Dinsos) bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memperkuat penanganan warga terlantar dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Salah satu langkah yang dilakukan adalah penelusuran identitas hingga pemulangan ke daerah asal bagi mereka yang tidak memiliki keterikatan kependudukan di sana.

Kepala Dinas Sosial Kota Batam Zulkifly Aman menegaskan, kebijakan ini berkaitan erat dengan upaya pengendalian penduduk. Pemerintah ingin memastikan warga yang datang ke Batam memiliki keterampilan yang jelas sehingga tidak menimbulkan persoalan sosial di kemudian hari.

“Bagaimana kita mengendalikan penduduk supaya yang datang itu memang punya skill. Kalau tidak, ketika mereka telantar, itu menjadi persoalan," ucap Zulkifli Aman, saat mendapingi Kordinator Pengawasan KPK wilayah Kepri di Selter Dinsos Sekupang, Senin (6/4/2026).

"Apalagi tidak memiliki KTP Batam, sementara program pemerintah banyak diperuntukkan bagi warga ber-KTP Batam," sambungnya.

Untuk mempercepat penanganan, Dinsos Batam telah membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) yang bertugas merespons persoalan sosial di lapangan. Tim ini menjalankan program penjangkauan hingga enam kali dalam sebulan, dengan menyisir lokasi-lokasi yang kerap menjadi titik berkumpulnya warga terlantar, pengemis, hingga manusia silver.

Petugas kemudian mengevakuasi mereka menggunakan kendaraan operasional dan membawa ke shelter untuk dilakukan asesmen. Sebelum itu, mereka terlebih dahulu diperiksa kesehatannya di rumah sakit guna memastikan kondisi medis, termasuk penanganan awal jika ditemukan penyakit.

Setelah dinyatakan sehat, proses penelusuran identitas dilakukan.

Bagi yang tidak memiliki dokumen kependudukan, Dinsos akan berkoordinasi dengan Disdukcapil melalui perekaman sidik jari untuk mengetahui asal daerah yang bersangkutan.

“Kalau sudah diketahui asalnya, dan tidak ada keluarga di Batam, maka akan kami kembalikan ke daerah asal,” jelasnya.

Selain itu, Dinas Sosial juga menggandeng paguyuban daerah sebagai langkah awal penyelesaian. Jika warga terlantar masih memiliki keterkaitan dengan komunitas daerah tertentu, penanganan dapat diserahkan kepada paguyuban tersebut.

Data Dinsos Batam mencatat, sepanjang tahun lalu sebanyak 66 warga terlantar berhasil dipulangkan ke daerah asal. Sementara itu, penanganan terhadap ODGJ mencapai 99 orang, dengan sebagian di antaranya dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa di Tanjung Uban untuk mendapatkan perawatan lanjutan.

Pada tahun ini, hingga saat ini tercatat sekitar 13 warga terlantar telah ditangani, serta belasan ODGJ yang juga telah mendapatkan penanganan serupa.

Pemko Batam berharap langkah ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga mampu menekan angka permasalahan sosial akibat urbanisasi yang tidak terkontrol di kota industri tersebut.