Ratusan Napi Diduga Jalankan Penipuan Seks Online dari Balik Penjara

Liputan6.com, Jakarta - Polda Lampung membongkar praktik dugaan penipuan dan scamming berkedok video call sex (VCS) yang diduga dikendalikan dari dalam Rutan Kelas IIB Kotabumi, Lampung Utara. Dalam kasus ini, ratusan warga binaan diduga terlibat dan kerugian korban mencapai lebih dari Rp1,4 miliar.

Kapolda Lampung, Irjen Pol Helfi Assegaf mengatakan pengungkapan kasus itu bermula dari laporan pengaduan masyarakat yang diterima pada 30 April 2026. Setelah itu, Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Lampung langsung melakukan penyelidikan di dalam rutan.

“Jumlah warga binaan yang sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 145 orang,” kata Helfi di Mapolda Lampung, Senin (11/5/2026).

Dari hasil pemeriksaan tersebut, dia menduga sebanyak 137 warga binaan terlibat dalam jaringan penipuan online tersebut.

Seluruhnya kini dipindahkan sementara dari Rutan Kelas IIB Kotabumi ke Rutan Kelas I Bandar Lampung guna mempermudah proses penyelidikan lanjutan.

“Seluruhnya telah dipindahkan sementara untuk mempermudah proses penyelidikan lebih lanjut,” jelasnya.

Helfi bilang, para pelaku memiliki peran masing-masing dalam menjalankan aksi penipuan tersebut. Ada yang bertindak sebagai pemuka atau koordinator blok, ada yang berperan sebagai penelpon dengan mengaku anggota Propam maupun Polisi Militer, hingga pekerja yang membuat akun media sosial palsu berkedok polisi dan TNI.

Para pelaku disebut mencari korban perempuan melalui media sosial, lalu melakukan video call sex dan mengedit rekaman maupun tangkapan layar untuk dijadikan alat pemerasan.

“Pekerja berperan membuat akun fake media sosial sebagai polisi atau TNI, mencari korban wanita, mengedit foto/video call seks, dan meminta uang kepada korban,” bebernya.

Polda Lampung mencatat jumlah korban dalam kasus ini mencapai ribuan orang. Sebanyak 1.286 orang menjadi korban chat, lalu 671 orang menjadi korban VCS, dan 249 korban diketahui sudah mentransfer uang kepada pelaku. Total kerugian para korban ditaksir mencapai Rp1.424.296.000.

Dua korban masing-masing dari Jawa Timur dan Lampung juga disebut telah bersedia datang untuk membuat laporan pengaduan resmi ke polisi.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto mengakui adanya dugaan keterlibatan oknum pegawai pemasyarakatan dalam kasus tersebut.

“Kami sudah minta bantuan Pak Kapolda, tentunya harus melalui pemeriksaan internal. Tapi yang pasti memang ada keterlibatan pegawai kami di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,” ujar Agus di Lampung.

Ia menegaskan, apabila nantinya terbukti terlibat, oknum pegawai tersebut akan diserahkan ke Polda Lampung untuk diproses pidana.

Agus juga mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah menggencarkan penindakan terhadap warga binaan pelaku narkotika dan penipuan di lapas maupun rutan seluruh Indonesia.

"Sebanyak 2.565 narapidana kasus narkotika sudah kami dipindahkan ke Nusakambangan sebagai bagian dari upaya penertiban," tandasnya.