Saksi Sebut Ada Uang Titipan Gubernur di Kasus Gratifikasi Anggota DPRD NTB

Liputan6.com, Jakarta - Fakta baru terungkap dalam persidangan kasus suap anggaran program Desa Berdaya senilai Rp 76 miliar, yang menjerat tiga anggota DPRD NTB yaitu Hamdan Kasim, Indra Jaya Usman dan M Nasib Ikroman. Salah satu sorotan utama dalam persidangan kali ini adalah pengakuan saksi terkait adanya penyebutan 'titipan gubernur' dalam aliran uang kepada anggota DPRD NTB.

Jaksa Penuntut Umum menghadirkan tiga terdakwa dalam perkara ini, yakni Hamdan Kasim (Ketua Fraksi Golkar), Indra Jaya Usman (Ketua DPD Partai Demokrat) dan Nashib Ikroman dari Partai Perindo. Selain itu, lima anggota DPRD NTB yang baru terpilih turut dihadirkan sebagai saksi.

Salah seorang saksi, Marga Harun dari PPP, mengungkapkan bahwa dia pernah menerima uang yang disebut sebagai titipan dari gubernur. Uang tersebut, kata dia, diserahkan oleh terdakwa Indra Jaya Usman (IJU).

“Saya sempat menolak karena saya tidak tahu asal-usulnya. Karena yang bersangkutan bilang ini titipan gubernur, saya sudah berusaha mengembalikan, tetapi karena IJU sudah tidak lagi di ruangan. Saya bawa uang itu ke rumah,” ujar Marga di hadapan majelis hakim, Senin (20/4/2026).

Marga mengaku baru mengetahui jumlah uang tersebut setelah menghitungnya di rumah.

“Setelah sampai di rumah, saya hitung sendiri ternyata jumlah uang itu Rp 200 juta,” katanya.

Pengakuan tersebut memunculkan keraguan di benak Marga terkait kebenaran sumber uang tersebut dan tujuannya. Dia pun berupaya melakukan klarifikasi kepada sejumlah pihak.

“Setelah itu saya berpikir, apakah ini benar dari gubernur. Dan untuk apa uang ini. Saya sempat bertanya untuk klarifikasi,” ungkapnya.

Namun, kata Marga, upaya klarifikasi itu tidak membuahkan hasil. Marga menyebut tidak ada satu pun pihak yang dapat memastikan asal-usul uang tersebut dan tujuannya.

“Saya juga tanya ketua fraksi saya terkait barang itu, Muhammad Akri. Kami sempat konsultasi di rumah Akri, tapi Akri tidak tahu soal itu,” lanjutnya.

Karena tidak mendapatkan kejelasan, Marga akhirnya mengambil langkah menyerahkan uang tersebut ke Kejaksaan.

“Pada akhirnya saya secara pribadi berupaya mencari maksud dan tujuan barang ini. Karena tidak jelas, saya serahkan barang ini ke Kejaksaan,” katanya.

Dalam persidangan, Marga juga menegaskan bahwa penerimaan uang tersebut bertentangan dengan sumpah jabatan sebagai anggota dewan.

“Sesuai sumpah kami memang tidak diperbolehkan,” ujarnya saat menjawab pertanyaan jaksa.

Dikutip dari Antara, sebelumnya dalam dakwaan jaksa terungkap bahwa ketiga terdakwa memberikan uang dengan total Rp 2,2 miliar kepada 15 anggota DPRD NTB periode 2024-2029.

Atas dakwaan tersebut, penuntut umum mendakwa ketiga terdakwa melakukan pemberian suap dalam rentang waktu tahun 2025 yang ada kaitan dengan program unggulan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal senilai Rp 76 miliar yakni Desa Berdaya.