Saling Lapor di Kasus Dugaan Pencabulan Santriwati Jepara

Kuasa Hukum korban, Erlinawati, menyayangkan laporan yang dilayangkan istri tersangka. Menurut dia, tindakan itu mencederai hak-hak korban yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Erlinawati semakin heran karena laporan itu justru diterima polisi dan diproses hingga berujung pemanggilan kepada korban.

"Sebagai kuasa hukum, kami menilai pelaporan tersebut mencederai hak-hak korban serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," imbuhnya.

Erlinawati juga menyebut tindakan itu berpotensi bertentangan dengan semangat konstitusi, yang menjamin perlindungan terhadap setiap warga negara, terutama korban tindak pidana yang sedang mencari keadilan melalui jalur hukum.

Erlinawati mengingatkan bahwa tidak semua korban kekerasan seksual dapat langsung mengungkapkan pengalaman yang dialaminya.

"Sekalipun kasus terjadi dalam kurun April-Juli 2025, namun baru membuat laporan polisi pada November 2025 bukanlah tanpa alasan. Melainkan juga karena mempertimbangkan kondisi psikologis korban," paparnya.

Dalam kasus kekerasan seksual, imbuh Erlinawati, tak sedikit korban membutuhkan waktu yang panjang untuk memahami, menerima, dan akhirnya berani menceritakan kekerasan yang terjadi.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya dialami anak-anak. Namun, juga perempuan dewasa yang berada dalam situasi rentan akibat relasi kuasa, manipulasi emosional, maupun praktik grooming yang dilakukan pelaku.

"Perempuan dewasa juga bisa menjadi korban grooming. Korban membutuhkan waktu yang panjang dan proses yang tidak mudah untuk dapat memahami, mengakui, lalu menceritakan kekerasan yang dialaminya. Ini yang juga dialami oleh klien kami," terangnya.

Ia menambahkan, keterlambatan korban dalam mengungkapkan peristiwa yang dialami tidak dapat dimaknai sebagai bentuk persetujuan atau rekayasa. Apalagi jika dianggap suka sama suka.

Sebaliknya, hal itu merupakan gambaran kuatnya tekanan psikologis yang dihadapi korban.

"Kesulitan korban untuk bercerita lebih awal bukan tanda persetujuan. Namun, menyiratkan tekanan psikologis, relasi kuasa, serta stigma sosial yang masih kuat terhadap korban kekerasan seksual," katanya.

Pihaknya juga telah mengumpulkan keterangan dan cerita dari korban. Berdasarkan keterangan korban, apa yang dialaminya tanpa persetujuan. Tidak atas dasar saling suka. Bahkan, korban melakukan penolakan terhadap sejumlah permintaan Abi Jamroh.

Pihak keluarga korban pun berharap, aparat penegak hukum dapat mengedepankan prinsip perlindungan korban. Sebagaimana diamanatkan dalam UU TPKS, agar korban tidak kembali mengalami tekanan selama proses hukum berlangsung.