Sertu Riza Pahlivi Cuma Dihukum 10 Bulan Penjara, LBH Medan Singgung 'Impunitas'

Liputan6.com, Medan - Pengadilan Tinggi Militer I Medan (PT Medan) secara tegas menguatkan vonis 10 bulan penjara bagi oknum TNI, Sertu Riza Pahlivi. Putusan ini sekaligus menjadi putusan tetap yang memastikan Riza harus mendekam di balik jeruji besi dan membayar ganti rugi (restitusi) sebesar Rp12 juta kepada keluarga korban.

Sertu Riza Pahlivi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas kasus kelalaian penyiksaan yang merugikan nyawa seorang pelajar berusia 15 tahun, MHS, di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang.

Namun, vonis yang tergolong ringan untuk hilangnya sebuah nyawa ini memicu kontroversi besar. Mengapa putusan tetap ini hanya berada di angka 10 bulan, dan apa alasan hukum di baliknya?

Alasan Menagapa Tetap 10 Bulan

Berdasarkan amar putusan banding Nomor 108-K/PMT.I/BDG/AD/XI/2025 yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Marsekal Immanuel P Simanjuntak pada Senin (25/5/2026), ada alasan yuridis kuat mengapa vonis ini akhirnya diketuk palu:

Dijerat Pasal Kelalaian (Pasal 359 KUHP): Hakim menyatakan bahwa perbuatan Sertu Riza Pahlivi terbukti memenuhi unsur dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, bukan pasal pembunuhan berencana atau penganiayaan berat.

Menguatkan Putusan Tingkat Pertama: PT Medan menilai bahwa putusan Pengadilan Militer I-02 Medan nomor 67-K/PM.I-02/AD/VI/2025 pada 20 Oktober 2025 lalu sudah tepat dan adil.

Tuntutan Oditur yang Rendah: Sejak awal, Oditur Militer (jaksa dalam peradilan militer) hanya menuntut pelaku dengan hukuman 1 tahun penjara. Secara etika hukum, vonis hakim biasanya tidak akan melompat jauh dari tuntutan jaksa.

Kilas Balik Tragedi

Kasus pilu ini bermula pada Jumat (24/5/2024) malam. Korban (MHS) saat itu sedang menyaksikan aksi tawuran di kawasan Benteng Hulu, Perumnas Mandala. Di lokasi tersebut, MHS diduga kuat dianiaya secara brutal oleh Sertu Riza Pahlivi hingga akhirnya mengembuskan napas terakhir.

Putusan tetap 10 bulan ini justru menjadi pemantik api perlawanan yang lebih besar. Bagi Lenny Damanik—ibu kandung almarhum MHS—hukum dinilai telah mengkhianati rasa keadilan.

Dipicu kekecewaan mendalam atas ringannya hukuman tersebut, Lenny Damanik bersama Eva Meliani Pasaribu (anak jurnalis Rico Sempurna Pasaribu yang tewas terbakar di Karo), mengambil langkah hukum progresif dengan menggugat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Pidana Militer ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Didampingi koalisi hukum dari LBH Medan, KontraS, Imparsial, dan Themis Indonesia Law Firm, mereka resmi mendaftarkan Judicial Review (uji materi) dengan nomor perkara 265/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025.