Setor Rp 270 Juta, Wanita Cantik Ini Gagal Berangkat Haji Khusus

Di hadapan wartawan, Widya juga mengungkapkan bahwa dirinya bukan satu-satunya korban. Menurutnya, terdapat lebih dari 80 calon jemaah yang mengalami nasib serupa, berasal dari berbagai daerah, termasuk Balikpapan dan Samarinda.

"Ada 80-an lebih jemaah gagal berangkat. Ada yang dari Balikpapan, Samarinda," katanya.

Melalui laporan ke Kemenhaj Sulsel, Widya berharap uang yang telah disetorkannya dapat dikembalikan sepenuhnya. Ia mengaku sebelumnya juga telah melayangkan somasi kepada pihak Travel Jannah Firdaus.

"Berharap dana saya dikembalikan secara utuh. Terus pihak berwenang menindaklanjuti travel nakal seperti ini," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pengendali Haji dan Umrah Bidang Bina Pengendali Haji dan Umrah Kemenhaj Sulsel, Rizkayadi, membenarkan pihaknya telah menerima pengaduan tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran awal, Travel Jannah Firdaus tercatat sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang memiliki izin penyelenggaraan haji khusus dan umrah.

"Ternyata travelnya itu Jannah Firdaus dan dia PIHK. Dia punya izin umrah dan haji," kata Rizkayadi.

Meski mengantongi izin resmi, Rizkayadi menyebut kantor pusat travel tersebut berada di Jakarta dan tidak memiliki kantor cabang resmi di Makassar.

"Travelnya ini ternyata pusatnya di Jakarta. Kami tadi mengecek tidak ada cabang resmi di Makassar, jadi mungkin cuma sekelas agen di Makassar," jelasnya.

Kemenhaj Sulsel berencana memanggil pihak manajemen Travel Jannah Firdaus untuk meminta klarifikasi terkait penyebab puluhan calon jemaah asal Makassar gagal diberangkatkan dan hanya sampai di Jakarta.

"Kami akan memanggil pihak pemilik atau mungkin manajer atau direktur untuk memberikan klarifikasi. Kenapa bisa jemaah asal Makassar batal berangkat dan cuma sampai di Jakarta," tegas Rizkayadi.

Terkait kemungkinan pemberian sanksi, Rizkayadi menegaskan kewenangan tersebut berada di Kementerian Haji dan Umrah RI. Pihaknya hanya dapat menyusun rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan di tingkat provinsi.

"Kita buat rekomendasi ke pusat. Kami di provinsi tidak dapat memberikan sanksi, sanksinya di pusat. Tapi sesuai dengan aturan yang ada di undang-undang pengembalian dana kepada jemaah," pungkasnya.