Tunjangan Pejabat Pemkot Batam Terancam Dipangkas

Liputan6.com, Jakarta - Tunjangan pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Batam terancam dipangkas, imbas aturan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengungkapkan porsi belanja pegawai Kota Batam saat ini telah mencapai sekitar 39 persen dari APBD, jauh di atas batas ideal yang ditetapkan pemerintah pusat.

Kondisi tersebut memaksa Pemkot Batam mencari jalan keluar agar struktur anggaran tetap sehat tanpa mengorbankan pelayanan publik maupun kesejahteraan pegawai pelaksana.

"Yang akan kami lakukan adalah penyesuaian TPP pejabat struktural. Saya tidak ingin menyentuh staf," kata Amsakar usai rapat paripurna DPRD Kota Batam, Rabu (10/6/2026).

Menurut Amsakar, pilihan tersebut merupakan langkah yang paling memungkinkan di tengah meningkatnya kebutuhan ASN akibat pertumbuhan penduduk dan bertambahnya fasilitas layanan publik.

Dia menegaskan, kebutuhan guru dan tenaga kesehatan terus meningkat seiring pembangunan sekolah, ruang kelas baru, serta fasilitas kesehatan yang harus diimbangi dengan penambahan tenaga kerja.

Di sisi lain, beban belanja pegawai terus membengkak setelah pemerintah mengangkat ribuan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Data Pemkot Batam menunjukkan sebanyak 5.934 PPPK telah diangkat sepanjang 2021 hingga 2025. Kebijakan itu membuat porsi belanja pegawai naik dari 34,14 persen pada 2022 menjadi 37,10 persen pada 2024 dan diproyeksikan menembus 39,22 persen pada APBD 2026.

Jika tidak dilakukan penyesuaian, belanja pegawai pada 2027 diperkirakan mencapai Rp 1,85 triliun dari total APBD Rp 4,7 triliun atau sekitar 35,88 persen, masih jauh di atas batas yang ditentukan pemerintah pusat.

Meski mengakui kebijakan pemangkasan TPP pejabat struktural tidak populer, Amsakar menilai langkah tersebut lebih adil dibandingkan mengurangi pendapatan pegawai pelaksana yang jumlahnya jauh lebih besar.

Selain menyiapkan penyesuaian TPP, Pemkot Batam juga melobi pemerintah pusat agar memberikan relaksasi aturan belanja pegawai, termasuk mengembalikan dukungan pendanaan PPPK melalui dana alokasi umum (DAU) dan mengeluarkan komponen TPP dari perhitungan belanja pegawai Usulan tersebut saat ini masih dibahas bersama Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB dan BKN.