Viral Wawalkot Li Claudia Usir Warga Non KTP Batam, Wali Kota Beri Penjelasan Ini

Liputan6.com, Batam Pernyataan Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, soal warga tanpa KTP Batam viral di media sosial, yang kemudian membuat polemik.

Terkait hal ini, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menegaskan, tidak ada niat pemerintah untuk mengusir warga dari luar daerah.

Pernyataan dalam video tersebut, kata dia, harus dipahami sebagai imbauan untuk menata administrasi kependudukan sekaligus meningkatkan kesiapan tenaga kerja.

"Batam ini rumah bersama. Tapi tentu harus ada kesiapan, baik administrasi maupun kemampuan bersaing," ujar Amsakar usai rapat paripurna di DPRD Batam, Kamis (29/4/2026).

Menurutnya, arus migrasi yang tinggi ke Batam menuntut adanya pengelolaan yang lebih terukur. Pemerintah tidak hanya dituntut membuka peluang, tetapi juga memastikan setiap warga yang datang memiliki kesiapan untuk hidup dan bekerja di kota industri tersebut.

Di satu sisi, Amsakar juga meminta perusahaan agar lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal. Sementara itu, masyarakat pendatang diimbau membekali diri dengan keterampilan agar mampu bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif.

Di tengah polemik ini, Amsakar mengungkapkan bahwa Pemkot Batam sebenarnya pernah memiliki payung hukum untuk pengendalian penduduk melalui Perda Nomor 1 Tahun 2021.

Namun, aturan tersebut tidak dapat dijalankan karena berbenturan dengan kebijakan di tingkat nasional.

Sebagai langkah alternatif, pemerintah kini fokus memperkuat akurasi data kependudukan sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Tekanan terhadap Batam memang kian terasa. Dalam setahun terakhir, jumlah penduduk meningkat lebih dari 17 ribu jiwa. Secara keseluruhan, populasi Batam kini mendekati 1,4 juta jiwa dari sebelumnya sekitar 1,2 juta jiwa.

"Batam termasuk lima kota dengan arus migrasi tertinggi di Indonesia. Pertumbuhannya sangat tinggi," kata Amsakar.

Lonjakan penduduk ini berdampak luas, mulai dari meningkatnya volume sampah, tekanan terhadap infrastruktur, hingga potensi kenaikan angka kemiskinan dan pengangguran.

"Kalau tidak dikendalikan, dampaknya ke mana-mana. Infrastruktur harus menyesuaikan listrik, air, sekolah, rumah sakit, semuanya terdorong," ujarnya.