Aksi Bupati Gowa Tinggalkan Sidang Pansus Hak Angket DPRD Disorot

Sementara itu, tim kuasa hukum Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang menilai Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Gowa tidak memberikan hak kliennya saat dimintai klarifikasi dalam sidang, Selasa (14/7/2026). Mereka menyebut keputusan Husniah meninggalkan ruang sidang didasarkan pada pertimbangan hukum, bukan bentuk penolakan terhadap proses hak angket.

Salah satu kuasa hukum Husniah, Amirullah Mappaero, mengatakan kliennya telah hadir dengan persiapan untuk menjawab seluruh materi yang akan ditanyakan Pansus. Namun, menurutnya, permintaan agar seluruh pertanyaan disampaikan secara kolektif tidak diakomodasi.

"Tadi itu sebetulnya Ibu telah siap dan mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada Pansus. Namun demikian, permintaan dari Ibu Bupati, dia meminta hak-haknya. Tetapi teman-teman Pansus tidak memberikan hak-hak itu yang diminta oleh Ibu," kata Amirullah kepada wartawan.

Menurut Amirullah, Husniah sejak awal menghendaki agar pembahasan difokuskan pada kebijakan pemerintahan yang menjadi objek hak angket, bukan pada persoalan yang dinilai menyentuh ranah pribadi.

Ia juga menilai terdapat sejumlah pertanyaan maupun pernyataan anggota Pansus yang tidak lagi berkorelasi dengan substansi kebijakan pemerintahan.

"Tadi itu seperti pembacaan pernyataan sikap yang terkesan berulang-ulang kali. Pernyataan sikap yang pernah disampaikan oleh pihak keluarga, tentunya itu sudah mengarah pada ranah keluarga. Jadi tidak berkorelasi dengan yang Ibu maksud, yaitu mengenai kebijakan," ujarnya.

Amirullah mengungkapkan tim kuasa hukum telah memberikan pendapat hukum (legal opinion) kepada Husniah sebelum menghadiri sidang. Salah satu dasar yang digunakan adalah ketentuan Pasal 128 yang menurutnya memberi ruang bagi pihak yang dimintai keterangan untuk memberikan jawaban secara lisan maupun tertulis.

"Kami juga sudah memberikan legal opinion terhadap Ibu. Ibu juga akan menyampaikan bahwa silakan mengajukan pertanyaan secara kolektif dan Ibu akan menjawab secara tertulis. Di Pasal 128 dijelaskan anggota DPR dapat bertanya secara lisan maupun tertulis, dan pihak yang dimintai keterangan juga dapat memberikan jawaban secara lisan atau tertulis," jelasnya.

Tim kuasa hukum juga membandingkan proses pemeriksaan terhadap Husniah dengan saksi lain yang sebelumnya telah dimintai keterangan oleh Pansus. Mereka menilai terdapat perlakuan yang berbeda sehingga memunculkan kesan tidak adil.

"Kami melihat ada ketidakadilan. Ketika mantan suaminya Ibu diperiksa, dilakukan secara tertutup. Namun ketika Ibu diperiksa, permintaan Ibu hanya persoalan hak-hak dan pertanyaan secara kolektif, itu tidak bisa dipenuhi," kata Amirullah.

Atas dasar itu, tim kuasa hukum memutuskan mendampingi Husniah meninggalkan ruang sidang. Menurut mereka, langkah tersebut memiliki dasar hukum dan tidak dapat diartikan sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap proses hak angket.

"Kami sepakat selaku tim kuasa hukum untuk walk out. Itu bukan semata-mata tidak ada dasar. Kami memiliki dasar, dan dasar itu juga tertuang dalam aturan yang menjadi pedoman DPR sendiri," ujarnya.

Mengenai kemungkinan memenuhi panggilan berikutnya apabila Pansus kembali mengundang Husniah, Amirullah mengatakan pihaknya akan membahasnya terlebih dahulu bersama klien.

"Kalau ada pemanggilan kedua, nanti akan kami rembukkan kembali. Yang jelas, Ibu sudah menunjukkan itikad baik dengan menghadiri undangan hari ini. Selanjutnya kami akan melihat mekanisme yang ditempuh Pansus," pungkasnya.