Bupati Gowa Tolak Pansus Hak Angket karena Dugaan Selingkuh

Liputan6.com, Jakarta - Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang menolak adanya pembahasan panitia khusus (pansus) hak angket yang memasuki ranah privasi dirinya yang telah bergulir di DPRD kabupaten setempat.

"Saya sangat menghargai tugas dan kewajiban anggota dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan, namun menolak keras jika pembahasan pansus telah melenceng ke ranah pribadi yang tidak berkaitan dengan kebijakan publik," ujarnya di Gowa, Rabu.

Sitti Husniah Talenrang pun menegaskan kesiapannya untuk menghadapi proses hukum terkait polemik yang sedang dibahas dalam Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Gowa.

Menurutnya, setiap individu memiliki hak atas privasi yang harus dihormati, dan intervensi berlebihan terhadap kehidupan pribadi dianggap melanggar aturan serta etika.

"Kesaksian sejumlah saksi di sidang pansus, termasuk keterlibatan jurnalis sebagai saksi, saya menyoroti aspek legalitasnya. Saya mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, seorang jurnalis tidak seharusnya menjadi saksi dalam sidang pansus atau hak angket karena hal tersebut bertentangan dengan kode etik jurnalistik," katanya dikutip Antara, Jumat (26/62026).

Ia juga membantah klaim mengenai frekuensi pertemuannya dengan salah satu saksi berinisial E. Bupati menjelaskan bahwa pertemuan mereka hanya terjadi satu kali saat acara buka puasa bersama media di rumah jabatan, dan ia selalu bersikap bijak dalam berkomunikasi.

"Klaim bahwa saksi sering bertemu dan membahas hal-hal tertentu itu tidak sesuai fakta," jelasnya.

Bupati menyatakan siap memberikan klarifikasi dan menghadirkan fakta-fakta konkret untuk membuktikan bahwa tuduhan yang dilayangkan kepadanya tidak benar.

Ia menekankan posisinya sebagai orang tua tunggal yang bertanggung jawab penuh atas anaknya, sehingga segala narasi yang menyudutkan karakternya akan dibuktikan secara hukum.

Ia mengaku didampingi oleh tim kuasa hukum untuk menindaklanjuti langkah-langkah hukum yang diperlukan, baik selama proses pansus berlangsung maupun setelahnya, tergantung pada perkembangan situasi.

Meskipun mengakui adanya gangguan akibat isu-isu yang sengaja dilemparkan ke publik, Sitti Husniah memastikan bahwa roda pemerintahan Kabupaten Gowa tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Seperti diberitakan, sebanyak tujuh fraksi DPRD Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) hak angket ditujukan kepada Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang untuk dibahas ke tingkat selanjutnya, menindaklanjuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dan rapat paripurna sebelumnya.

"Kami pimpinan DPRD Kabupaten Gowa berkumpul bersama segenap anggota dewan yang terhormat untuk menyampaikan perkembangan krusial terkait fungsi pengawasan konstitusional yang sedang berjalan di lembaga perwakilan rakyat ini," kata Juru Bicara DPRD Gowa Taufik Surullah saat konferensi pers usai rapat paripurna di Gedung DPRD Gowa, Sulawesi Selatan dilansir Antara, Selasa (26/5/2026).

Dia menuturkan, DPRD Kabupaten Gowa telah merampungkan forum RDPU gabungan komisi pada 11 Mei 2026. Selain itu, DPRD juga memanggil para penyampai aspirasi, saksi serta memvalidasi keterangan atas tiga isu, mendengar dan menyetujui hajat hidup orang banyak dan maruah kepemimpinan di Gowa.

Tiga isu yang menjadi perbincangan publik, sebut dia, pertama adalah dugaan penyalahgunaan wewenang atau 'abuse of power' terkait pemutusan sepihak penerima beasiswa Strata tiga (S3).

Kedua, dugaan penyalahgunaan anggaran pada program pengadaan seragam sekolah gratis tahun anggaran 2025. Dan ketiga dugaan pelanggaran etika jabatan berat (dugaan perselingkuhan) yang telah memicu keresahan serta pengaduan di tengah masyarakat.