Murka Warga Wonosari, Jalan Mulus Malah Dilubangi karena Proyek Fiber Optic lalu Ditinggal Begitu Saja

Sementara itu, Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyartini menyebut pihaknya telah menerima laporan terkait kerusakan jalan yang diduga sengaja dibolongi tersebut. DPRD juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul.

Endang mengatakan pihak DPUPRKP juga membenarkan adanya temuan jalan yang dibolongi di sejumlah ruas jalan kabupaten.

"Kaitan yang terjadi di jalan-jalan kabupaten, terutama di jalan protokol itu ada lubang jalan yang memang sengaja dibolongi. Kami juga sudah ada laporan ke Polres Gunungkidul. Dari DPUPRKP kemarin juga membenarkan bahwa memang ada jalan yang dirusak seperti itu, tetapi belum diketahui siapa pelakunya,” kata Endang.

Menurutnya, kondisi tersebut sangat membahayakan masyarakat, terutama pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut. Karena itu ia meminta semua pihak untuk ikut mengawasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

“Ini sangat krusial dan membahayakan masyarakat yang lewat. Kami mohon jika ada pihak yang melubangi jalan seharusnya memiliki izin resmi dan dilakukan dengan koordinasi agar tidak membuat kekacauan di masyarakat,” ujarnya.

Aturan Pemasangan Jaringan Fiber Optic

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gunungkidul, Ary Agustin menambahkan bahwa persoalan ini menjadi momentum bagi DPRD untuk mendorong lahirnya regulasi terkait penertiban pemasangan kabel maupun jaringan fiber optic yang menggunakan ruas jalan dan bahu jalan.

Menurut Ary, hingga saat ini Kabupaten Gunungkidul belum memiliki aturan khusus yang mengatur pemasangan jaringan tersebut.

"Terkait persoalan pengeboran jalan, karena di Gunungkidul ini regulasinya memang belum ada. Maka ini menjadi desakan inisiatif kami di DPRD untuk menyusun regulasi tentang penertiban penyelenggaraan kabel ataupun fiber optic yang menggunakan ruas jalan maupun bahu jalan," jelas Ary.

DPRD berencana mulai menyusun naskah akademik dan draf peraturan daerah pada tahun ini. Namun pembahasan perda inisiatif tersebut kemungkinan baru akan diprioritaskan pada awal tahun 2027 karena harus menunggu antrean pembahasan regulasi lainnya.

DPRD juga akan berkoordinasi dengan DPUPRKP untuk menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas penggalian jalan tersebut.

"Karena sekarang sudah berproses di Polres Gunungkidul, nanti secara kemitraan dengan DPUPRKP akan kita kawal untuk melacak sebenarnya provider mana yang melakukan itu. Kemudian kita minta pertanggungjawaban untuk mengembalikan jalan seperti semula," katanya.

Ary menegaskan bahwa pada prinsipnya siapapun yang merusak jalan wajib memperbaikinya kembali seperti kondisi semula, termasuk jika kerusakan itu dilakukan oleh instansi daerah.

“Bahkan kalau misalnya BLUD seperti PDAM Tirta Handayani melakukan pekerjaan yang merusak jalan, kami juga selalu meminta agar dikembalikan seperti semula,” tambahnya.

Dalam penyelidikan Polisi

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Gunungkidul, AKP Yahya Murai mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa pihak yang melakukan penggalian di sejumlah ruas jalan tersebut.

“Laporan terkait dugaan perusakan jalan ini sudah kami terima dan saat ini sedang dalam proses penyelidikan. Kami akan melakukan penelusuran untuk mengetahui siapa pihak yang melakukan penggalian tersebut,” ujar AKP Yahya Murai.

Ia menegaskan apabila nantinya ditemukan pihak yang terbukti melakukan perusakan jalan tanpa izin, maka akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami akan menelusuri pihak yang bertanggung jawab. Jika ditemukan unsur pelanggaran tentu akan kami tindak sesuai prosedur hukum. Selain itu kami sidah mengamankan 2 alat bukti berupa jackhummer dan handstempler,” pungkasnya.

Sementara proses penyelidikan berlangsung, masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati saat melintas di sejumlah ruas jalan protokol Wonosari yang masih mengalami kerusakan akibat bekas galian tersebut.