Jawa Barat Diusulkan Diubah Jadi Provinsi Sunda

Liputan6.com, Jakarta - Perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda mencuat usai sejumlah akademisi, budayawan, dan sejarawan Sunda melakukan audiensi dengan Komisi I DPRD Jabar pada Kamis (2/7/2026).

Koordinator Tim Pengusul Perubahan Nama, Ganjar Kurnia menilai perubahan nama menjadi Provinsi Sunda begitu penting guna menjaga identitas Sunda agar tak hilang.

"Karena Sunda itu, istilah Sunda itu kan sangat besar secara geologis. Itu kan ada paparan Sunda, ada Sunda Besar, ada Sunda Kecil, yang kemudian sebetulnya secara administratif tuh menjadi tidak ada. Sekarang kan namanya hanya jadi Jawa Barat saja," kata Ganjar kepada wartawan, Kamis (2/7/2026).

Secara historis, nama Sunda memiliki kekuatan sosiologis, kultural, dan psikologis yang berkaitan dengan jati diri. Sementara itu, secara geografis, Sunda memiliki cakupan wilayah yang begitu luas mulai dari Banten hingga Cipamali yang berada di perbatasan Jawa Tengah.

"Wilayah Tatar Sunda membentang dari Banten hingga Sungai Cipamali yang kini menjadi batas Jawa Barat dan Jawa Tengah. Namun seiring perubahan administrasi pemerintahan, identitas tersebut perlahan memudar," ucap Guru Besar Universitas Padjadjaran (Unpad) tersebut.

Ganjar menyebut upaya untuk mengubah nama Jawa Barat sudah dimulai sejak tahun 2013. Selama itu pula, kata dia, muncul kekhawatiran akan adanya tuntutan pemekaran wilayah apabila nama Jawa Barat diubah. Terkait masalah itu, dia menilai dapat diselesaikan melalui diskusi.

"Kan banyak yang mengatakan, 'Wah nanti kalau Sunda jadi Provinsi Sunda, wilayah lain akan memisahkan diri', misalnya begitu. Kalau menurut saya sih itu belakangan. Yang penting maunya aja dulu, rumuskan dulu," ucap Ganjar.

Lebih lanjut, Ganjar mengapresiasi kepada DPRD Jabar yang sudah memberi ruang untuk mendiskusikan usulan tersebut. Dia pun berharap usulan itu dapat dikaji oleh para anggota dewan.

"Mungkin perjuangannya masih panjang juga. Tapi paling tidak kalau saya mengapresiasi DPRD merespons secara baik gitu ya apa yang menjadi gagasan kita," jelas dia.

Di lokasi yang sama, Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati mengatakan semua fraksi yang ada di DPRD Jabar sudah menyepakati agar usulan itu dapat dibahas lebih lanjut.

"Entah nanti setelah ada kajian naskah akademik, atau tergantung kesepakatan rapat pimpinan apakah akan ditindaklanjuti melalui pansus usulan atau dikaji secara komisional di Komisi I, nanti kita tunggu," pungkasnya.

Reporter: Rachmadi Rasyad/merdeka.com