Polisi Bentuk Tim Gabungan Usut Kematian Dokter Icha

Liputan6.com, Jakarta - Polda Nusa Tenggara Timur membentuk tim gabungan memperkuat proses penyelidikan dan penyidikan terkait dugaan intimidasi terhadap seorang dokter Eliza Princila Utami Pakaenoni atau dokter Icha.

Menyikapi tingginya perhatian publik terhadap kasus tersebut, Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko menginstruksikan agar penanganan perkara dilakukan secara komprehensif melalui mekanisme tim gabungan dengan melibatkan sejumlah fungsi terkait di lingkungan Polda NTT dan Polres jajaran.

"Langkah ini bertujuan memastikan seluruh proses penyelidikan dan penyidikan berjalan secara profesional, objektif, transparan, serta berbasis alat bukti yang sah," kata Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra, Jumat (3/7/2026).

Henry mengatakan, pembentukan tim gabungan itu merupakan tindak lanjut hasil asistensi bersama Bareskrim Polri guna mengoptimalkan penanganan perkara melalui kolaborasi lintas fungsi.

"Kapolda NTT menginstruksikan agar seluruh potensi alat bukti dan fakta hukum didalami secara menyeluruh melalui mekanisme Joint Investigation. Penanganan perkara ini mengedepankan scientific crime investigation sehingga setiap kesimpulan yang diambil benar-benar didasarkan pada alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum," kata Henry.

Dia menjelaskan, tim tersebut akan dipimpin oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT dengan melibatkan Direktorat Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dit PPA dan PPO), Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Polres Timor Tengah Utara, dan Polres Kupang.

Dalam penanganannya, masing-masing fungsi akan bekerja sesuai kewenangan. Ditreskrimum akan mendalami penyebab kematian korban, Dit PPA dan PPO menangani aspek yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan, sementara Ditreskrimsus bersama tim siber akan melakukan pendalaman terhadap alat bukti elektronik serta berkoordinasi dengan Laboratorium Forensik Polri apabila diperlukan.

Selain itu, penyidik akan melanjutkan pemeriksaan terhadap para saksi yang mengetahui aktivitas korban sebelum peristiwa terjadi, saksi yang diduga mengetahui adanya dugaan intimidasi, serta pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.