Belum Reda Sorotan KPK, RSUD Koesma Tuban Kini Kena Sanksi Kemenkes

Liputan6.com, Jakarta - Persoalan di tubuh RSUD dr Koesma Tuban tampaknya datang silih berganti. Setelah sebelumnya disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini rumah sakit milik Pemkab Tuban itu mendapat sanksi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Sorotan KPK sebelumnya mengarah pada dugaan kejanggalan dalam proyek pembangunan Gedung Instalasi Perawatan Intensif Terpadu (IPIT) senilai Rp 58 miliar yang bersumber dari dana BLUD/APBD 2024.

Sejumlah catatan mencuat, mulai dari proses tender yang dinilai kurang kompetitif, adanya addendum kontrak yang berulang, hingga potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.

Tak hanya itu, pembangunan gedung IPIT juga mengalami keterlambatan dari target penyelesaian pada Desember 2024. Akibatnya, kontraktor pelaksana dikenakan denda sebesar Rp 4,3 miliar.

Proyek tersebut akhirnya diserahterimakan pada 21 Maret 2025, sebelum diresmikan pada akhir tahun 2025 dengan kapasitas sekitar 30 tempat tidur.

Belum sepenuhnya hilang dari ingatan publik, persoalan lain muncul. Kemenkes menjatuhkan sanksi administratif kepada RSUD dr Koesma Tuban berupa penurunan status akreditasi dari Paripurna menjadi Utama.

Sanksi tersebut tertuang dalam surat resmi Kemenkes Nomor YM.02.02/D/971/2026 tertanggal 11 Maret 2026, setelah dilakukan evaluasi terhadap implementasi rekam medis elektronik (RME) di rumah sakit tersebut.

Dalam hasil evaluasi, Kemenkes menilai implementasi RME di RSUD dr Koesma Tuban belum memenuhi standar secara menyeluruh. Capaian integrasi data ke platform SATUSEHAT baru mencapai 83,33 persen dari target 100 persen.

Beberapa modul yang menjadi indikator penilaian meliputi pendaftaran (encounter), diagnostik (condition), pelayanan obat (medication request dan medication dispense), laboratorium (specimen), hingga radiologi (imaging study). Seluruh komponen tersebut seharusnya terintegrasi penuh dalam sistem SATUSEHAT.

Plt Direktur RSUD dr Koesma Tuban Abdul Rochman, membenarkan adanya sanksi tersebut. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima surat dari Kemenkes dan tengah melakukan pembenahan.

“Memang benar, kami sudah menerima surat dari Kemenkes. Saat ini capaian implementasi rekam medis elektronik kami masih di angka 83,3 persen, sehingga belum sepenuhnya terintegrasi dengan SATUSEHAT sesuai target 100 persen,” kata Abdul Rochman, Selasa (31/3/2026).

Meski demikian, ia mengaku manajemen rumah sakit memastikan berbagai langkah percepatan terus dilakukan. Kemenkes juga memberikan waktu selama tiga bulan untuk memenuhi target yang ditetapkan.

“Jika dalam waktu tiga bulan kami bisa mencapai 100 persen, maka sanksi ini dapat dicabut dan status akreditasi dikembalikan tanpa perlu survei ulang,” jelasnya.

Dia menegaskan bahwa sanksi tersebut tidak akan memengaruhi pelayanan kepada masyarakat. RSUD dr Koesma Tuban tetap berkomitmen memberikan layanan kesehatan secara optimal.

“Kami bersama tim IT optimistis dalam beberapa hari ke depan target ini bisa segera terpenuhi,” tambahnya.

Di sisi lain, muncul pula polemik di internal rumah sakit pelat merah tersebut. Di mana Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mengambil kebijakan dengan memindahkan 82 pegawai yang selama ini bertugas di RSUD dr. Koesma Tuban pada pertengahan Januari 2026.

Puluhan pegawai tersebut dimutasi ke sejumlah unit kerja lain sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran. Langkah ini ditempuh untuk menekan beban pengeluaran rumah sakit daerah milik Pemerintah Kabupaten Tuban.