Dicoret dari Daftar Pergantian Antarwaktu, Ketua NasDem Luwu Utara Mengadu ke Surya Paloh

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPD NasDem Luwu Utara Putriana Hamda Dakka mengadu terkait pencoretan namanya dari daftar pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR daerah pemilihan Sulawesi Selatan (Sulsel) III. Dia melayangkan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan kepada Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, Senin (23/2/2026).

Langkah hukum dan organisasi ini diambil menyusul keputusan sepihak DPW NasDem Sulsel yang mencoret namanya dari daftar PAW anggota DPR. Kursi tersebut kosong pasca-mundurnya Rusdi Masse Mappasessu (RMS) dari Partai NasDem pada Januari 2026.

“Pencoretan nama saya adalah tindakan inkonstitusional dan sewenang-wenang. PKPU Nomor 3 Tahun 2025 dirumuskan dengan bahasa hukum yang jelas dan tidak multitafsir, untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah penyalahgunaan wewenang,” kata Putri Dakka dalam penjelasannya kepada wartawan.

Putri Dakka menegaskan bahwa berdasarkan hasil Pileg 2024, dia adalah peraih suara sah terbanyak berikutnya (53.700 suara) setelah RMS dan Eva Stevany. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2025, calon pengganti antarwaktu adalah calon dengan perolehan suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama.

Menanggapi tudingan ketidakloyalitasan karena maju dalam Pilkada Palopo melalui kendaraan partai lain, Putri mengklarifikasi bahwa langkah tersebut telah diketahui dan disetujui oleh struktur partai saat itu. Hingga detik ini, Putri Dakka masih memegang KTA resmi NasDem dan tidak pernah menyatakan mengundurkan diri.

“Saya tetap kader NasDem. Majunya saya di Pilkada menggunakan partai lain adalah teknis kendaraan politik atas sepengetahuan pimpinan wilayah. Tuduhan bahwa saya berpindah partai sama sekali tidak benar, bahkan bukti KTA partai lain yang disebarkan di media sosial adalah palsu dan mengandung data identitas yang salah,” lanjutnya.

Dalam suratnya, Putri juga mengungkap adanya upaya untuk menjegal langkahnya ke Senayan. Ia sempat ditetapkan sebagai tersangka atas laporan pihak tertentu sesaat sebelum proses PAW bergulir.

Namun pada 13 Februari 2026, Polda Sulsel telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena perkara tersebut tidak terbukti.

“Upaya kriminalisasi ini gagal. Status tersangka saya sudah dicabut melalui SP3. Saya pun telah melaporkan balik pihak pelapor ke Bareskrim Polri atas dugaan pengaduan palsu,” pungkasnya.