Disamarkan dalam Botol Bekas, Penyelundupan 1,7 Ton Minyak Tanah Subsidi Diamankan Polisi

Liputan6.com, Jakarta - Aparat Satuan Polisi Perairan dan Udara (Sat Polairud) Polres Manggarai Barat berhasil mengungkap praktik penyelundupan minyak tanah subsidi dalam jumlah besar di Pelabuhan ASDP Labuan Bajo. Sebanyak 1,749 ton minyak tanah diamankan dalam operasi yang dilakukan pada Sabtu (14/3/2026).

Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi yang diterima polisi terkait aktivitas serupa yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas melakukan penyelidikan intensif selama kurang lebih satu bulan sebelum akhirnya menemukan barang bukti.

Kepala Urusan Pembinaan Operasi (KBO) Sat Polairud Polres Manggarai Barat, Ipda Henro Manurung, menjelaskan minyak tanah subsidi tersebut rencananya akan dikirim ke Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk diperjualbelikan kembali secara ilegal.

“Barang bukti kami temukan sudah dikemas dalam botol air mineral bekas, kemudian dimasukkan ke dalam kardus untuk mengelabui petugas,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (20/3/2026).

Henro mengatakan, setiap kardus berisi sekitar 58 hingga 60 botol dengan volume yang bervariasi. Seluruh barang bukti diangkut menggunakan dua unit truk dengan nomor polisi EA 8442 WA dan EB 8429 DM.

Minyak tanah tersebut diketahui berasal dari dua pihak berbeda, masing-masing berinisial SI dan FY. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan dua orang berinisial HA dan FY. Sementara satu terduga pelaku utama berinisial SI berhasil melarikan diri dan kini masih dalam pengejaran.

Selain menyita minyak tanah, petugas juga mengamankan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang ilegal tersebut.

Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka terancam hukuman penjara maksimal enam tahun dan denda hingga Rp60 miliar.

Polisi menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan terhadap distribusi bahan bakar bersubsidi guna mencegah praktik penyelundupan yang merugikan negara dan masyarakat.