Efisiensi Energi, Gubernur Luthfi Buka Opsi ASN Wajib Naik Sepeda

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mulai menyiapkan sejumlah opsi sembari menunggu surat edaran dari pemerintah pusat terkait kebijakan efisiensi energi.

Skema yang disiapkan di antaranya bersepeda. Opsi lain seperti kewajiban ASN ke kantor menggunakan kendaraan umum. Namun skema itu masih dalam kajian. Termasuk skema kerja dari rumah atau work from home (WFH).

"Kita sudah buat rancangan, kalau perlu di hari tertentu semua ASN naik sepeda, berikut bupati wali kota. Jadi ke kantor naik sepeda atau naik kendaraan umum," kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin (30/3/2026).

Skema naik sepeda dan angkutan umum bagian ASN menjadi opsi yang mungkin diterapkan mengingat kebijakan WFH kali ini beda dengan saat pandemi Covid-19. WFH saat itu ditujukan untuk penyekatan guna menghindari penyebaran virus hingga pembatasan mobilitas warga. Untuk kali ini guna efisiensi energi.

"Begitu pemerintah pusat sudah umumkan, Jawa Tengah sudah siap. Target penghematan energi masih dihitung," lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah bakal segera menerapkan kebijakan WFH sehari dalam sepekan. Sebagai langkah efisiensi konsumsi BBM dalam menghadapi ketidakpastian pasokan energi global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah tengah mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema WFH satu hari dalam lima hari kerja. Sebagai upaya antisipasi dampak lonjakan harga energi dunia, khususnya harga minyak dan BBM.

“Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan," ungkap Menko Airlangga beberapa waktu lalu.

Menurut dia, pemerintah terus memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah dinamika global, termasuk kenaikan harga energi dan komoditas.

“Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen dan sesuai dengan arahan pada saat Sidang Kabinet Paripurna dan sudah dirapatkan dengan kementerian teknis, itu dilakukan efisiensi dari berbagai K/L. Dan dengan efisiensi berbagai K/L itu defisit 3 persen bisa dijaga,” ujar Menko Airlangga.