Gubernur Kaltim Soal Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar: Jangan Saya Disuruh Pakai Kijang

Namun, narasi marwah dan medan berat ini justru dianggap sebagai bentuk kegagalan memahami prioritas oleh Herdiansyah Hamzah, akademisi hukum dari Universitas Mulawarman.

Castro, sapaan akrabnya, menilai Gubernur sedang mempertontonkan watak kekuasaan yang gemar kemewahan di tengah penderitaan rakyat.

"Gubernur tidak paham soal prioritas. Mestinya yang diteguhkan adalah anggaran untuk kepentingan publik seperti kesehatan dan pendidikan," ujar Castro saat dihubungi.

Ia juga menyoroti ironi harga mobil tersebut yang jauh melampaui standar kendaraan pemimpin negara.

"Itu sekitar 5-6 kali lipat dari harga Garuda Limousine milik Presiden Prabowo yang hanya Rp 1,2 miliar. Kalau mau efisiensi, mending sewa mobil saja saat butuh, bukan beli. Omong kosong bicara efisiensi kalau gubernurnya sendiri boros,” paparnya.

Castro juga mencium adanya kepanikan di internal Pemprov karena keterangan yang simpang siur. "Sekprov bilang untuk menembus wilayah sulit, tapi faktanya mobilnya diparkir di Jakarta. Perbedaan keterangan ini mengonfirmasi mereka panik karena publik tahu," tambahnya pedas.

Senada dengan Castro, Buyung Marajo, Koordinator Pokja 30, memberikan kritik yang tak kalah menohok. Bagi Buyung, alasan marwah melalui mobil mewah adalah logika yang terbalik di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

"Kalau ini soal marwah kepala daerah dilihat dari mobilnya, sebaiknya jangan jadi gubernur, lebih baik buka showroom mobil mewah saja," sindir Buyung.

Ia mengingatkan bahwa harga satu mobil itu bahkan melampaui Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk Kabupaten Mahakam Ulu yang hanya Rp 5 miliar.

"Persoalan utama itu jalan yang masih tidak layak, baikin jalannya bukan beli mobil mewah. Jangan dibalik logikanya. Apa pentingnya mobil mahal buat publik jika urusan rakyat belum selesai?" tegas Buyung.

Kini, publik Kaltim disuguhi dua realita yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, pemerintah daerah memandang fasilitas mewah sebagai instrumen diplomasi dan simbol harga diri provinsi di level nasional. Di sisi lain, ada 3,8 juta jiwa penduduk Kaltim yang menanti empati pemimpinnya lewat alokasi anggaran yang lebih membumi.

"Jangan suudzon, mari tabayun kita. Kita sedang berpuasa, jangan sampai jadi fitnah," pesan Rudy Mas’ud saat menjawab pertanyaan mahasiswa di demo siang itu.

Namun, bagi masyarakat, tabayun sejati mungkin baru akan terlihat saat anggaran tersebut benar-benar dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. Bukan sekadar untuk kenyamanan di atas aspal ibu kota.