Kejari Depok Tetapkan Dua Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan RRI

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok telah melakukan penyidikan terhadap adanya dugaan korupsi pada Radio Republik Indonesia (RRI). Adapun tersangka berinsial W dan M melakukan dugaan korupsi pada rencana pengadaan siaran luar negeri di wilayah Cimanggis, Depok.

Kasi Tindak Pidana Khusus Kejari Kota Depok, Mohammad Ihsan Pasamula mengatakan, Kejari Kota Depok telah menindaklanjuti perkembangan penanganan perkara, dugaan tindak pidana korupsi. Diduga terjadi tindakan korupsi pada pengadaan pemancar siaran luar negeri berupa antena rotatable log periodic, pada Kantor Pusat Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI di Cimanggis, Kota Depok, tahun anggaran 2021.

"Berdasarkan alat bukti yang kami peroleh, tim penyidik telah menetapkan dua orang tersangka, yaitu saudara berinisial W dan M," ujar Ihsan di kantor Kejari Kota Depok, Kamis (23/7/2026).

Ihsan menjelaskan, tersangka W merupakan pejabat pembuat komitmen dan memiliki jabatan sebagai Kabid TMB Siaran Luar Negeri RRI. Adapun tersangka M merupakan Direktur PT Cantika Putri Mandiri, sebagai penyedia barang dan jasa tersebut.

"Kasusnya pada November 2021, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa RRI melakukan penunjukan langsung, terhadap pengadaan antena rotatable log periodic yang dikerjakan PT CPM selaku penyedia barang dan jasa," jelas Ihsan.

Berdasarkan hasil investigasi Kejari Kota Depok, sebelumnya PT CPM pernah mengikuti tender pengadaan barang Juli 2021. Pada saat itu, PT CPM dinyatakan tidak memenuhi syarat kualifikasi.

"Selanjutnya pada tanggal 8 November 2021, saudara W selaku PPK menunjuk PT CPM sebagai penyedia barang dan jasa, dan pada tanggal 10 November 2021," terang Ihsan.

Meskipun sebelumnya tidak lolos pada tender, diduga W memuluskan dan menunjuk PT CPM sebagai penyedia barang dan jasa pengadaan antena pemancar siaran luar negeri. Selanjutnya kedua tersangka melakukan penandatangan surat perjanjian nomor 1039/PPK/TMB-RRI/2021.

"Nilai kontrak sebesar Rp 26.397.800.000 dengan jangka waktu pengerjaan 120 hari kalender, dari 10 November 2021 sampai dengan 9 Maret 2022," jelas Ihsan.

Pada pelaksanaannya pembayaran pekerjaan sudah dibayarkan 100 persen, namun faktanya progres pekerjaan baru mencapai 1,79 persen pada 31 Desember 2021. PT CPM didapati tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah ditanda tangani.

"Terindikasi adanya mark up sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara," ucap Ihsan.