Masuk Lima Besar Daerah Miskin, Tuban Ragukan Data BPS dan Gelar Survei Sendiri

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban merespons data kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan catatan BPS, angka kemiskinan di Tuban mencapai 14,13 persen atau sekitar 168,9 ribu jiwa pada Maret 2025, dan menempatkan kabupaten ini dalam lima besar daerah termiskin di Jawa Timur.

Namun, Pemkab Tuban menilai data tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Atas dasar itu, Bupati Aditya Halindra Faridzky, mengintruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk turun langsung ke rumah-rumah warga, melakukan pendataan ulang melalui kegiatan verifikasi dan validasi (Verval) data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) 2026.

“Ada Verval yang melibatkan seluruh ASN. Data yang disasar seluruh penduduk Kabupaten Tuban,” ungkap Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Tuban, Arif Handoyo, Sabtu (28/03/2026).

Para ASN dari berbagai lintas profesi telah mulai menyisir rumah warga sejak 26 Maret hingga 20 April 2026. Mereka mencatat identitas keluarga, kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, hingga data anggota keluarga dalam satu rumah tangga. Meski menjadi tugas tambahan, Arif Handoyo memastikan kegiatan ini tidak akan mengganggu pelayanan publik.

“Survei ini sebagai tugas tambahan. Insha Allah tidak mengganggu tugas utama dan pelayanan. Tugas utama yang diselesaikan dulu, dan tidak ada anggaran khusus dari APBD,” tegasnya.

Menurut Arif, langkah ini diambil karena Pemkab Tuban ingin memastikan akurasi data, mengingat berbagai program dan anggaran telah digelontorkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Tuban sudah mengucurkan anggaran yang begitu besar untuk masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Tapi angka kemiskinan masih berada di ranking lima. Ini membuat kami kurang percaya, sehingga ASN akan turun langsung,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPS Tuban, Wicaksono, menanggapi kegiatan verval dengan tenang. Ia menegaskan pemutakhiran data oleh Pemkab Tuban adalah hal wajar dan bentuk kepedulian pemerintah untuk mendapatkan data kependudukan terkini.

“Kegiatan verval kependudukan yang dilakukan Pemkab Tuban adalah upaya pemutakhiran data dan bentuk kepedulian untuk mendapatkan data kependudukan yang akurat,” jelasnya.

Wicaksono menambahkan bahwa kegiatan ini tidak akan berbenturan dengan sensus ekonomi 2026 yang dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni hingga 15 Agustus 2026.

Ia juga mengungkapkan bahwa tingginya angka kemiskinan di Tuban dipengaruhi oleh faktor struktural, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kualitas sumber daya manusia (SDM), dan keterbatasan lapangan kerja.

“Keterbatasan lapangan kerja. Meskipun ada industri pengolahan besar di Tuban, tidak semua tenaga kerja lokal terserap,” jelasnya.

Meski demikian, ia mengaku tren kemiskinan di Tuban mulai menunjukkan arah perbaikan, walau belum signifikan. Wicaksono menekankan bahwa penanganan kemiskinan perlu dilakukan secara multidimensi, tidak hanya mengandalkan bantuan sosial.

“Penanganannya perlu pendekatan multidimensi, termasuk peningkatan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, pengembangan industri lokal inklusif, dan penguatan UMKM untuk memutar roda ekonomi sehingga meningkatkan pendapatan penduduk,” pungkasnya.