Respons Kejaksaan Usai Hakim Vonis Bebas Videografer Amsal Sitepu

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo menyatakan pikir-pikir, merespons putusan majelis hakim memvonis bebas terdakwa Amsal Christy Sitepu dalam perkara dugaan korupsi proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Karo Dona Martinus Sebayang mengatakan pihaknya menghormati putusan majelis hakim, yang menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa Amsal Sitepu.

"Kami menghormati putusan hakim. Selanjutnya kami masih menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari atas vonis bebas itu, dan kami akan berkomunikasi dengan pimpinan untuk menentukan upaya hukum selanjutnya," ujar Dona usai sidang di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, Rabu (1/4/2026). Dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Karo Wira Arizona menuntut terdakwa Amsal Sitepu dengan pidana penjara selama dua tahun serta denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan.

Jaksa juga menuntut terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 202,16 juta. Apabila tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang.

"Jika tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara selama satu tahun," ujarnya.

Dalam tuntutannya, JPU Wira menyatakan hal yang memberatkan antara lain terdakwa tidak mengakui perbuatannya, berbelit-belit dalam persidangan, serta belum mengembalikan kerugian negara. Sementara hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum.

Jaksa menilai perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Namun, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan memutuskan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi Girsang menyatakan perbuatan terdakwa tidak terbukti, baik dalam dakwaan primer maupun subsider.

"Menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa karena tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi," kata Yusafrihardi pada sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan.

"Memulihkan hak-hak, harkat, dan martabat serta nama baik terdakwa," pungkasnya.