Soal WFH, Wali Kota Semarang Akui Tidak Bisa Sendirian Mengawasi ASN

Liputan6.com, Jakarta - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengaku tidak bisa mengawasi sendirian, pelaksanaan kebijakan work from home (WFH) bagi para aparatur sipil negara (ASN) yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Agustina akan segera merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta bagaimana sistem pengawasan WFH nantinya.

"Ini harus ada pola sistem tertentu yang kita putuskan cepat. Wali kota tidak bisa mengawasi sendiri, inspektorat juga tidak bisa mengawasi sendiri," kata Agustina, Rabu (1/4/2026) malam.

Sebelumnya diberitakan, kebijakan WFH bagi ASN setiap hari Jumat yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri mulai 1 April 2026, diterapkan dengan penyesuaian di pemerintah daerah masing-masing.

Agustina mengaku akan melakukan penyesuaian atas surat edaran yang dikeluarkan pemerintah pusat. Agustina menekankan kebijakan WFH bertujuan untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM).

"Ini sebenarnya tata cara untuk melakukan penghematan terhadap penggunaan BBM. Jadi outcome-nya ketika kita mengurangi kegiatan di kantor adalah pengurangan BBM," jelas Agustina.

Disinggung soal besaran penghematan BBM yang akan ditargetkan dengan penerapan WFH, Agustina mengatakan nantinya setiap organisasi perangkat daerah (OPD) akan diminta untuk melaporkan perkiraan efisiensi yang bisa dicapai. Kemudian, hasilnya akan ditetapkan dalam proses perubahan anggaran.

"Masing-masing dinas akan melaporkan perkiraan penghematannya sampai seberapa. Nanti di proses perubahan anggaran akan ditetapkan pengurangannya," jelasnya.

Terkait penerapan WFH, pengamat politik Universitas Diponegoro Teguh Yowono mengungkapkan, diharapkan tidak diartikan oleh ASN sebagai libur panjang atau long weekend. Dekan Fisip Undip menekankan, WFH untuk efisiensi anggaran dan BBM sebagai imbas perang di Timur Tengah yang berimbas penutupan selat Hormuz.

"Jangan sampai WFH malah diartikan long weekend. ASN tidak ngantor malah jalan-jalan ke tempat wisata. Tiga hari libur itu ASN sudah bisa ke Pangandaran atau malah Labuhan bajo, itu waktu yang cukup," ungkap Teguh.

Jika WFA untuk penghematan anggaran dan BBM negara disalahartikan bisa kerja dari lokasi wisata maka biaya dari negara beralih ke anggaran pribadi untuk berwisata. Dengan begitu, target dari pemberlakuan WFH sebagai langkah untuk efisiensi tidak tercapai.

"Harus ada pengawasan yang ketat. Pimpinan harus memberi tugas agar staf tetap bekerja kendati dari rumah. Bisa dilakukan dengan pembatasan jarak absensi misalnya dari rumah atau maksimal 20 kilometer dari kantor atau rumh sehingga efisiensi benar terjadi," imbuhnya.