Kisah di Balik Polemik Bandung Zoo: Ketika Jeje Cemas Berpisah dengan 'Ira'

Selaku pekerja, Jeje merasa tak bisa banyak ikut campur soal manajemen. Tetapi dia berkeyakinan. Siapapun pengelola yang bakal mengurus Bandung Zoo, bersedia mempertahankan semua pekerja yang aktif saat ini, disertai pemenuhan hak yang layak bahkan lebih baik dari sebelumnya.

“Saya kira mungkin harapan kebanyakan pekerja itu, yang pertama adalah keberlanjutan pekerjaan gitu ya. Terus kemudian, (pemenuhan) haknya juga memang minimal sama dari sebelumnya, syukur-syukur bisa lebih,” kata dia.

Sebagai mahout, ia tak bisa meninggalkan Ira begitu saja sekalipun dalam masa transisi pengelolaan seperti saat ini. Sebab Jeje dan sejumlah rekannya adalah sahabat setia para satwa. Yang hubungannya begitu dekat. Bukan Sekadar satwa dan pawangnya. Karena itu, Jeje berharap masih bisa bekerja untuk Ira.

“Banyak kenangannya," kata dia singkat sembari tersenyum simpul.

Ketua Serikat Pekerja Mandiri Derenten (SPMD) Bandung Zoo, Yaya Suhaya menyampaikan, ada sekitar 124 pekerja yang masih aktif dari mulai tenaga kesehatan hewan, zoo-keeper, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, dan lainnya.

Status mereka berbeda-beda, dari karyawan tetap hingga kontrak. Yaya mengatakan, mereka masih terikat kerja dengan pengelola sebelumnya. Sementara saat ini belum ada kejelasan apakah para pekerja akan tetap dipekerjakan jika Bandung Zoo berganti pengelola.

“Kalau melihat dasar-dasar untuk yang terkait aturannya atau segala macam, itu kan sekarang kita belum jelas,” kata pria Yaya saat ditemui Liputan6.com.

Yaya mengetahui, Pemkot Bandung berjanji akan menanggung gaji karyawan selama tiga bulan masa transisi. Tapi, pertanyaan penting bagi Yaya dan ratusan pekerja lainnya adalah, apakah mereka akan tetap bisa bekerja setelah masa transisi selesai?

“Setelah tiga bulan, kita mau ke mana? Mau ngapain? Apakah langsung kita ditinggalkan? Itu yang kita tidak mau. Harapannya keberlanjutan kerja, dan pasti dengan haknya yang harus dipenuhi,” katanya.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan sebelumnya menyatakan komitmen Pemkot Bandung untuk menanggung operasional harian dan gaji karyawan selama masa transisi. Besaran gaji disebut akan mengacu pada Upah Minimum Kota (UMK).

“Kita ikut aturan maksimum UMK,” kata Farhan.

Namun pernyataan itu justru memunculkan keberatan di kalangan pekerja. Perwakilan karyawan Bandung Zoo, Sulhan Syafi’i, menilai pendekatan tersebut terlalu menyederhanakan persoalan.

“Punten ya, pembayaran di sini jauh lebih tinggi ketimbang UMK. Kita tuh ada grade-nya, dengan skill ini dibayarnya berapa. Jadi indikator itu harus keluar,” ujarnya.

Menurut Sulhan, menyamaratakan upah hanya berdasarkan UMK mengabaikan pengalaman, keahlian, dan tanggung jawab masing-masing pekerja.

“Kan pemerintah penginnya simpel saja, bayar UMK. Itu kan tidak melihat aspek-aspek lain. Makanya jangan maksa kalau aturannya nggak ada,” tegasnya.