KPK Periksa Tiga Saksi Baru Terkait Kasus Bupati Pati Sudewo

Liputan6.com, Jakarta - KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) memeriksa tiga saksi baru terkait kasus jual beli jabatan kepala desa, yang menjerat Bupati Pati Sudewo. Pemeriksaan dilakukan di Mapolda Jawa Tengah, Senin (2/2/2026).

“Pemeriksaan saksi dalam dugaan TPK berupa pemerasan dalam pengisian formasi jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo saat dikonfirmasi Liputan6.com.

Budi menjelaskan, ketiga saksi baru ini adalah Camat Gabus, Perangkat Desa Sukorukun Kecamatan Jaken dan Kepala Desa Bumiayu Kecamatan Wedarijaksa.

“Pemeriksaan dilakukan di Polda Jateng atas nama sebagai berikut RUK Perangkat Desa Sukorukun, KAR Kepala Desa Bumiayu Kec Wedarijaksa, SUR Camat Gabus Kabupaten Pati,” terang Budi.

Budi menyebut bahwa pemeriksaan saksi akan terus dilakukan, untuk memperkuat bukti awal yang telah didapatkan oleh penyidik KPK.

“Pemeriksaan saksi masih akan terus dilakukan untuk memperkuat bukti awal yang sudah didapat penyidik,” tandasnya.

KPK juga pernah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di Polresta Pati. Di antaranya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Pati dan sejumlah Kades di Kecamatan Jaken.

Sementara itu, Penjabat Sekertaris Daerah (Sekda) Pati Teguh Widiatmoko mengungkapkan roda kepemerintahan di tiga desa tetap berjalan normal, meskipun tiga kades ditahan KPK.

Tiga kades yang kini telah ditahan KPK itu yakni Abdul Suyono Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan, Sumarjiono Kades Arumanis Kecamatan Jaken dan Karjan Kades Sukorukun Kecamatan Jaken.

Roda pemerintahan di tiga desa dijalankan sementara oleh sekretaris desa atau perangkat desa di bawahnya.

"Bisa digantikan oleh sekdes, perangkat desa yang lainnya. (Pengisiannya) dikoordinir oleh camat diwilayahnya masing-masing. Tetap berjalan dan tidak masalah,” kata Teguh usai apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Candi 2026 di Polresta Pati.

Hingga saat ini, Teguh menyebut belum ada pengganti sementara terhadap kekosongan kursi kades di tiga desa tersebut. Meski demikian, pemdes tdapat dipimpin oleh pelaksanaan harian (Plh) Kades.

“Belum ada (penunjukan PJ atupun PLT kades). Plh saja,” tukas Teguh.