Piche Kota Bawa 14 Bukti Hadapi Polisi di Sidang Praperadilan  

Liputan6.com, Jakarta - Sidang praperadilan penetapan tersangka Petrus Yohanes Debrito Armando Djaga Kota alias Piche Kota kini memasuki tahap pembuktian di Pengadilan Negeri Kelas II B Atambua, Kabupaten Belu, NTT. Tim kuasa hukum, Fransisco Bernando Bessi mengajukan 14 alat bukti yang dinilai mampu menggugurkan dasar penetapan tersangka dan upaya paksa penangkapan terhadap kliennya.

"Terhadap bukti-bukti yang kami ajukan, kami sangat optimistis permohonan praperadilan ini akan dikabulkan hakim," kata Fransisco, Kamis (9/6/2026).

Dia menjelaskan, bukti-bukti yang diserahkan menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam konstruksi perkara, terutama setelah muncul keterangan saksi korban, saksi kunci dan ahli yang saling menguatkan. Permohonan ini diajukan untuk menguji sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penangkapan yang dilakukan Polres Belu terhadap kliennya.

Salah satu bukti utama adalah berita acara pemeriksaan (BAP) saksi korban tertanggal 13 Maret 2026, di mana saksi secara terang-terangan menyatakan bahwa Piche Kota bukan pelaku sebagaimana disebutkan dalam laporan polisi.

"Yang terpenting ada pada bukti P-12. Dalam BAP itu saksi korban secara terang benderang menyatakan bahwa klien kami bukan pelaku sebagaimana dalam laporan polisi," tegasnya.

Bukti berikutnya berupa keterangan ibu korban yang mengaku mengalami tiga kali pemeriksaan dengan isi keterangan yang berubah-ubah, serta menyebut adanya dugaan intimidasi dari salah satu penyidik saat proses berlangsung. Sementara bukti ketiga berupa pendapat ahli hukum pidana I Nyoman dari Universitas Bung Karno, Jakarta, terkait kedudukan keterangan saksi dalam perkara ini.

Pihak pemohon mendasarkan permohonan pada Pasal 158 sampai Pasal 163 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, termasuk Pasal 158 huruf e mengenai perluasan objek praperadilan.

"Praperadilan ini bertujuan menguji apakah klien kami benar-benar terlibat atau tidak sebagaimana dibuktikan melalui v alat bukti yang telah kami ajukan. Kami berharap sidang ini memberikan kepastian hukum yang selama ini dinantikan publik," tandasnya.

Perkara ini sebelumnya sempat menjadi sorotan luas, dan prosesnya dinilai berjalan lambat sejak kliennya dibebaskan dari tahanan hingga akhirnya mengajukan jalur praperadilan.