Rp76 T Biaya Pilkada, 167 Kepala Daerah Korupsi, Akademisi: Mekanisme DPRD Perlu Dipertimbangkan

Sementara itu, pengajar FISIP Universitas Siliwangi, Rino Sundawa Putra, menyatakan bahwa secara hukum, Pilkada melalui DPRD tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi. Menurutnya, mekanisme tersebut dapat diterapkan melalui revisi Undang-Undang Nomor 10 tentang Pemilu.

“Pilkada melalui DPRD tidak menyalahi demokrasi. Wacana ini juga bukan hal baru, bahkan sudah muncul sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah melihat maraknya politik uang dan konflik horizontal akibat polarisasi Pilkada langsung,” ujar Rino.

Namun demikian, Rino mengingatkan agar penerapan Pilkada melalui DPRD tidak menimbulkan skeptisisme publik. Ia menilai apatisme masyarakat terhadap Pilkada langsung saat ini tercermin dari rendahnya tingkat partisipasi pemilih.

“Secara prosedural tidak ada perbedaan mendasar. Tetapi secara substansial, Pilkada langsung sering kali hanya menjadi ritual legitimasi, sementara kekuatan kapital justru lebih dominan dibandingkan ideologi,” katanya.

Pandangan serupa disampaikan akademisi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Dr. Asep Tamam. Ia menilai Pilkada langsung cenderung berputar dari uang kembali ke uang dan berpotensi merusak nilai-nilai demokrasi jika tidak dievaluasi.

“Banyak kepala daerah yang akhirnya hanya duduk, diam, dan diam-diam korupsi. Proses yang salah sejak awal akan menghasilkan kepemimpinan yang bermasalah,” ujar Asep.

Asep mengusulkan agar mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD diterapkan untuk satu periode sebagai bahan evaluasi, sebelum nantinya diputuskan apakah sistem tersebut perlu dipertahankan atau dikembalikan lagi kepada rakyat.

Data yang disampaikan moderator diskusi, akademisi Universitas Mayasaribakti Ai Tina Agustina, menunjukkan total anggaran Pilkada 2024 mencapai Rp 76 triliun jika menghitung seluruh tahapan penyelenggaraan. Sementara biaya kampanye calon bupati atau wali kota rata-rata mencapai Rp 20–30 miliar, dan calon gubernur bisa menembus Rp 100 miliar.

Diskusi tersebut menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem Pilkada, tidak hanya dari sisi prosedural demokrasi, tetapi juga dari aspek efisiensi anggaran negara dan pencegahan korupsi di tingkat daerah.