21 Kasus Keracunan, MBG Lampung Dievaluasi Total

Liputan6.com, Jakarta - Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Provinsi Lampung memasuki tahap evaluasi menyeluruh setelah muncul berbagai persoalan, termasuk 21 kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa ratusan siswa.

Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bandar Lampung, Achmad Hery Setiawan mengatakan, evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

"Hingga saat ini belum ada penambahan maupun pengurangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Lampung. Masih menggunakan data yang sama," kata Achmad, Senin (20/7/2026).

Achmad mengakui, rangkaian kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG menjadi salah satu perhatian utama dalam evaluasi. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 21 kasus keracunan yang melibatkan ratusan siswa. Namun pihak KPPG tidak merinci lokasi maupun waktu kejadian dari seluruh kasus tersebut.

Menurut Achmad, evaluasi internal difokuskan pada tiga aspek utama. Pertama, validasi sekaligus pemutakhiran data penerima manfaat agar bantuan benar-benar diterima oleh sasaran yang tepat.

Kedua, pendataan SPPG yang masih dalam tahap persiapan di berbagai wilayah Lampung. Ketiga, pemetaan layanan SPPG di kawasan aglomerasi maupun daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk memperluas jangkauan program.

"Evaluasi internal yang diminta pimpinan adalah validasi dan pemutakhiran data penerima manfaat, pendataan SPPG persiapan di wilayah kerja Lampung, serta pemetaan SPPG aglomerasi dan 3T demi optimalisasi MBG," jelasnya.

Dia bilang, validasi data penting dilakukan agar program tidak salah sasaran. Sementara pemetaan wilayah bertujuan mengidentifikasi kebutuhan layanan MBG, khususnya di daerah yang memiliki tantangan akses dan kondisi geografis.

Selain itu, KPPG juga menyiapkan berbagai langkah perbaikan di seluruh SPPG yang telah beroperasi. Pembenahan akan dilakukan mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyempurnaan menu makanan, hingga penguatan infrastruktur pendukung.

"Langkah ke depannya tentunya adalah perbaikan di semua lini, baik dari SDM, menu maupun infrastruktur," katanya.

Perbaikan menu juga menjadi perhatian dalam evaluasi. Variasi makanan akan terus disesuaikan dengan kebutuhan gizi penerima manfaat, sekaligus memastikan kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga.

Terkait isu adanya dugaan mitra titipan dalam pelaksanaan MBG di sejumlah daerah, Achmad mengaku tidak mengetahui informasi tersebut. Ia menegaskan seluruh mitra memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami tidak mengetahui adanya isu mitra titipan dan meyakini seluruh mitra memiliki hak serta kewajiban yang sama. Tugas kami memastikan setiap mitra menjalankan kewajibannya dan memperoleh haknya secara benar," tegasnya.