Hasto Tunggu Jawaban BGN soal Data Kader PDIP Terlibat Program MBG

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan partainya masih menunggu data lengkap dari Badan Gizi Nasional (BGN) terkait identitas kader PDIP yang disebut terlibat dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut Hasto, PDIP telah melayangkan surat kepada BGN untuk meminta kejelasan mengenai kader yang dimaksud dalam pernyataan mantan Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang. Namun, hingga kini surat tersebut belum mendapat balasan.

"Ya, kan kita kan masih menunggu yang dimaksud dari PDIP itu siapa? Karena itu dinyatakan oleh wakil kepala BGN saat itu seluruh partai terlibat dalam program tersebut," tuturnya.

"Waktu itu, Nanik pernah menyebut seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan dan manajemen SPPG. Nah itu yang kami pertanyakan?," ujarnya.

Ia mengatakan, PDIP sebelumnya telah melarang anggota dan kadernya terlibat dalam program MBG. Karena itu, setelah muncul pernyataan Nanik, partainya memutuskan meminta data kepada BGN terkait kader yang disebut terlibat.

"Kami kemudian berkirim surat kepada BGN dan sampai sekarang kami belum menerima jawaban dari surat tersebut, ya kami akan nunggu. Kalau enggak kami akan kirim surat kembali," kata Hasto.

Hasto mengatakan, surat bernomor 553/EX/DPP/VI/2026 tertanggal 22 Juni 2026 itu ditandatangani dirinya bersama Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun.

"Itu karena Nanik Deyang yang saat itu menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, itu kan mengatakan seluruh partai politik itu ikut di dalam pengadaan dan juga manajemen dari SPPG," ujarnya.

Ia menjelaskan, surat tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi partai yang diterbitkan pada 24 Februari 2026 agar tidak ada kader PDIP di eksekutif, legislatif, maupun struktural yang memanfaatkan program MBG untuk mencari keuntungan finansial.

Sementara itu, terkait kemungkinan sanksi bagi kader yang terbukti terlibat dalam program MBG, Hasto mengatakan partainya akan terlebih dahulu memanggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi. Menurut dia, bentuk sanksi akan disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

"Oh, begitu ada laporan kami langsung undang klarifikasi. (Sanksi) ya, tergantung jenis pelanggarannya. Karena itu kan program untuk rakyat. Kita enggak boleh melakukan komersialisasi suatu program yang ditujukan untuk rakyat," katanya.